Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai yang belum menyatakan secara resmi akan bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun spekulasi PDIP akan bergabung dengan pemerintah juga menguat seiring adanya rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.
Bila PDIP juga resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut, maka pemerintahan Prabowo pun tidak akan memiliki oposisi.
Pengamat politik Saidiman Ahmad mengatakan, lemahnya kekuatan oposisi sebenarnya telah terlihat di depan mata. Bahkan kondisi bisa jadi berulang seperti era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau di masa Pak Jokowi demokrasi kita turun itu karena lemahnya kekuatan oposisi. Sebelumnya tiga partai (jadi oposisi) kemudian menjadi tinggal Demokrat dan PKS, dan di akhir itu menjadi tinggal PKS," kata Saidiman kepada Suara.com, dihubungi beberapa waktu lalu.
Gelagat Prabowo untuk melemahkan oposisi telah terlihat ketika dia berupaya merangkul banyak partai, organisasi, hingga publik figur untuk mengisi kabinetnya. Keputusan itu, menurut Saidiman, akan membuat Indonesia menjadi pemerintahan yang otoriter.
"Kalau kemudian sekarang semangatnya tidak berubah, bahkan semakin kental upaya untuk merangkul semua, kita bisa benar-benar masuk ke dalam autoritarian kembali," ujar pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.
Terlebih demokrasi Indonesia kian merosot selama kepemimpinan Jokowi.
Saidiman mengatakan, sejumlah lembaga yang biasa mengamati demokrasi juga menilai kalau kualitas demokrasi Indonesia telah turun.
"Bahkan pengamat-pengamat luar negeri sekarang tidak lagi menyebut Indonesia sebagai negara yang demokratis, tapi disebutnya negara kompetitif authoritarianism, atau setidaknya negara kita menuju otokratisasi menurut Fidem," kata Saidiman.
Perlu diketahui, PDIP sejauh ini juga tampak belum dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Tidak ada kader PDIP yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara selama proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri pada Senin dan Selasa (14 dan 15 Oktober) lalu.
Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat datang pada hari kedua, namum dikatakan kehadirannya untuk membawa pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
