Suara.com - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin (30/10) menyampaikan keprihatinan mendalam atas sulitnya bantuan kemanusiaan mencapai warga di wilayah Jabalia, Gaza Utara. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menegaskan bahwa kondisi tersebut sangat tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat.
"Kami menilai bahwa makanan, air, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan di Jabalia belum sampai ke masyarakat. Kami ingin situasi ini segera berubah," ujar Miller, menggarisbawahi harapan Washington agar situasi kemanusiaan di Gaza dapat diperbaiki.
Di sisi lain, Layanan Darurat Sipil Palestina melaporkan bahwa sekitar 100.000 warga yang tersebar di Jabalia, Beit Lahiya, dan Beit Hanoun kini terisolasi tanpa akses kebutuhan dasar, termasuk suplai medis dan pangan. Sementara itu, laporan ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga.
Operasional Layanan Darurat Sipil Palestina juga disebutkan terhenti akibat serangan tiga minggu berturut-turut yang dilancarkan oleh militer Israel di Gaza Utara. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan ini bertujuan mengeliminasi kelompok Hamas yang sebelumnya disebut telah memperkuat diri di wilayah tersebut.
Pemerintah Israel melancarkan operasi militer di Gaza Utara dengan tujuan mencegah kelompok Hamas untuk kembali mengorganisasi diri. Sejak tewasnya pimpinan Hamas, Yahya Sinwar, lebih dari sepekan lalu, serangan ini semakin gencar.
Miller menggarisbawahi bahwa AS secara tegas menolak upaya yang berpotensi mengarah pada pengepungan yang mengisolasi warga sipil atau menutup akses Gaza Utara dari seluruh wilayah jalur Gaza. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, turut membahas proposal rencana jenderal dengan Israel.
Rencana yang diusulkan oleh para mantan komandan militer ini meminta warga sipil Palestina mengungsi dari Gaza Utara, yang nantinya akan dijadikan zona militer tertutup. Namun, pihak Israel menyatakan kepada AS bahwa mereka tidak menerapkan rencana ini.
Di sisi lain, AS telah mengirim surat kepada Israel, menekankan agar sejumlah langkah kemanusiaan dilakukan dalam 30 hari demi memperbaiki situasi di Gaza. Menurut Miller, pihak Israel belum sepenuhnya melaksanakan perubahan yang diajukan dalam surat tersebut.
"Kami akan menunggu hingga tenggat waktu 30 hari sebelum memberikan penilaian akhir," tambahnya.
Di tengah ketegangan ini, parlemen Israel pada Senin meloloskan undang-undang yang melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara tersebut. Sebelum pengesahan undang-undang tersebut, AS telah mengungkapkan kekhawatirannya kepada Israel. Miller menekankan bahwa UNRWA memiliki peran yang tak tergantikan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gaza.
TERPOPULER
