Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa langkah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 36 Undang-Undang (UU) KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sikap lembaga.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan permohonan uji materi tersebut mengatasnamakan Alex secara pribadi.
“Sepanjang pengetahuan saya proses pengajuan itu dilakukan secara pribadi, bukan atas nama lembaga,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (8/11/2024).
Untuk itu, Tessa menyampaikan pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terhadap perkara tersebut.
Tessa meminta publik untuk mengikuti proses uji materi tersebut terlebih dahulu dan menunggu putusan MK.
“Kembali lagi, karena bukan menjadi ranah lembaga di situ, walaupun beliau merupakan Wakil Ketua ya. Nanti kita tunggu saja apakah diterima atau tidak, atau hasilnya nanti di Mahkamah Konstitusi seperti apa,” tandas Tessa.
Alexander Marwata sebelumnya mengajukan uji materi terhadap pasal yang melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berpekara ke MK.
Norma tersebut tercantum dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gugatan itu diajukan Alex bersama Auditor Muda KPK Lies Kartika Sari dan Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK Maria Fransiska selaku.
"Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian permohonan yang diajukan Alex, dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Pasal 36 huruf (a) berbunyi:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun
Adapun, gugatan tersebut menggunakan batu uji Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Isi Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
