Suara.com - Pemerintah Mesir membantah tegas laporan media yang menyebutkan bahwa pelabuhan di negara tersebut menerima kiriman bahan peledak yang ditujukan untuk kontraktor pertahanan Israel. Bantahan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat seputar konflik Israel-Palestina.
"Angkatan Bersenjata Mesir secara tegas menyangkal apa yang beredar di media sosial dan akun-akun mencurigakan serta apa yang dipromosikan mengenai bantuan militer kami untuk Israel, baik secara umum maupun secara rinci," tegas pernyataan resmi dari pihak militer Mesir, Kamis (14/11).
Sumber berita awal menyebutkan bahwa kapal kargo MV Kathrin, yang mengangkut 150 metrik ton bahan peledak kelas militer, sempat bersandar di Pelabuhan Alexandria pada hari Senin.
Data dari London Stock Exchange Group (LSEG) dan situs pelacakan kapal Marine Traffic mengonfirmasi kehadiran kapal tersebut di Mesir.
Kementerian Transportasi Mesir memberikan klarifikasi bahwa MV Kathrin berlabuh di Alexandria untuk menurunkan muatan yang ditujukan bagi Kementerian Produksi Militer Mesir.
Lebih lanjut, kapal tersebut mengajukan permohonan resmi untuk melanjutkan perjalanan ke Turki.
Sementara itu, pengacara hak asasi manusia di Berlin mengajukan banding ke pengadilan pada hari Rabu. Mereka meminta penghentian pengiriman bahan peledak tersebut, yang menurut mereka ditujukan untuk perusahaan pertahanan terbesar Israel, Elbit Systems.
Mereka khawatir bahan tersebut dapat digunakan dalam persenjataan yang berkontribusi pada dugaan kejahatan perang di Gaza.
Kasus yang diangkat oleh European Legal Support Center (ELSC) menyoroti bahwa MV Kathrin telah ditolak di beberapa pelabuhan Afrika dan Mediterania, termasuk di Angola, Slovenia, Montenegro, dan Malta, karena mengangkut bahan peledak untuk Israel.
Baca Juga: Serangan Udara Israel di Damaskus Tewaskan 15 Orang, Belasan Luka-luka
Otoritas Portugal bahkan meminta kapal tersebut mengganti bendera dari Portugal ke Jerman agar dapat melanjutkan perjalanan.
Jerman, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa kargo tersebut tidak diisi atau dikirim dari wilayahnya, sehingga tidak memerlukan lisensi ekspor dari otoritas Jerman.
Sementara itu, desakan internasional terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman bahan peledak ini terus berlanjut.
