Suara.com - Penanganan masalah polusi udara di Jakarta disebut tidak cukup hanya dengan merancang berbagai program. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mendesak pemerintah agar berani membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan.
Koordinator kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah menyebutkan bahwa menangani masalah polusi di Jakarta memang diperlukan juga dukungan secara politis.
"Jelas perlu (dukungan politis). Karena masalah lingkungan tidak lepas dari kebijakan, maka perlu upaya-upaya politis dalam memperjuangkan lingkungan hidup," kata Aminullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/11/2024).
Pernyataan itu sekaligus menanggapi ucapan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang menyebut polusi udara sebagai masalah paling sulit diatasi di Jakarta. Namun, menurut pandangan WALHI, justru pemerintah yang jadi faktor penyebab terjadinya polusi udara akibat mengeluarkan kebijakan yang tidak ramah lingkungan.
Aminullah mengkritisi kalau pemerintah selama masih sering membuat kebijakan yang mengedepankan aspek ekonomi. Keputusan itu dinilai tidak lepas dari faktor bahwa orang yang ada di dalam pemerintahan tersebut juga seorang pengusaha.
"Politisi kita juga banyak yang pengusaha, sehingga kebijakannya cenderung mempermudah kepentingan swasta," ujarnya.
WALHI sebelumnya juga telah mengkritisi program yang dijanjikan para cagub-cawagub Jakarta yang dinilai masih dalam tatanan teknis dan bias untuk dilaksanakan, seperti pemanfaatkan transportasi umum.
Berbagai program yang ditawarkan ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta dinilai terlalu fokus pada solusi teknis yang bersifat teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Seperti penerapan electronic road pricing (ERP) yang dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak memiliki pilihan lain dalam mobilitas.
TERPOPULER
