Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan sekolah tidak boleh terlibat aktivitas politik, termasuk pada masa Pilkada 2024.
Pernyataan itu sekaligus mengomentari kejadian tiga siswa TK di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dikeluarkan dari sekolah karena orangtuanya beda pilihan bupati dengan pihak yayasan di Pilkada Rembang 2024.
"Wah itu enggak boleh terjadi. Itu kemarin saya sebut, supaya tidak ada politisasi di lembaga pendidikan, itu yang saya sebut," kata Mu'ti, ditemui Hotel Westin, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dia menegaskan bahwa guru dan sekolah harus netral selama Pilkada, sekalipun mungkin ada pihak politisi dalam jajaran yayasan sekolah.
"Guru itu harus netral di sekolah, sekolah harus bebas dengan politik, walaupun ada orang politik," katanya.
Sebelumnya diberitakan A, salah satu wali murid yang dikeluarkan dari TK Darul Fiqri di Dukuh Cikalan, mengaku diberi perintah oleh pihak yayasan untuk mencoblos salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Namun A menolak karena telah memiliki pilihannya sendiri. Lantaran hal tersebut, A pun memilih anaknya dikeluarkan dari sekolah.
Menurut A, pilihan politiknya benar serta perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar.
Baca Juga: Hari Guru Nasional, Mendikdasmen: Semua Guru Punya Tugas Mulia
