Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentil mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait keluhan yang pernah disampaikannya saat menjadi Wali Kota Surakarta mengenai pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar hingga sistem zonasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024). Saat memulai sambutan, Gibran langsung menampilkan surat yang berisi keluhan tersebut di layar.
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia tersebut.
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," katanya.
Baca Juga: Gibran Bikin 'Lapor Mas Wapres', Pengamat Sebut Lazim Dilakukan Kepala Daerah
Surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 disebut Gibran berisi keluhan-keluhan dan keresahan yang juga dialami masyarakat serta pendidik mengenai kebijakan pendidikan yang dinilai belum pas di daerah.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," jelas Gibran.
Saat melanjutkan sambutannya, Gibran kemudian membandingkannya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Gibran menyatakan bahwa berbagai Abdul Mu'ti sudah langsung berkoordinasi dengannya.
"Tapi pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Ia kemudian menyoroti program zonasi yang menjadi persoalan di masyarakat, terutama saat tahun ajaran baru.
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk pak menteri," ujarnya.
"Jadi ini sekali lagi zonasi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujarnya.
