Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didesak untuk mengevaluasi waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilu tahun 2024.
Sebab, saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada dilakukan pada tahun yang sama memiliki dampak.
"Sosialisasi pilkada tidak semasif Pemilu 2024. Hal tersebut tentunya harus dievaluasi. Saya melihat bahwa dengan jadwal kegiatan KPU RI hingga KPU Daerah yang sangat padat pada Pemilu 2024 membuat persiapan pilkada kurang optimal, terutama terkait dengan sosialisasi pemilih," kata Pengamat sekaligus Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono dalam keterangan yang diterima Suara.com, Kamis (28/11/2024).
Selain itu, dia mengatakan bahwa peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pilkada calon tunggal melawan kotak kosong perlu menjadi perhatian khusus ke depannya.
"Oleh karena itu, revisi aturan pilkada diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi lokal berjalan dengan baik, bukan hanya menjadi ritual belaka," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa revisi aturan pilkada dapat dilakukan melalui omnibus law politik yang meliputi Undang-undang Pilkada, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Partai Politik.
Namun, ia mengingatkan agar revisi bukan sebatas mengenai kepentingan partai politik saja, melainkan untuk penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih.
"Pemerintah dan DPR perlu juga membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan partai politik."
"Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pemilu, biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, pengawasan partisipatif, dan lain-lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Arfianto mengharapkan omnibus law politik tersebut bisa menjadi pintu masuk memperbaiki kualitas pemilihan, dan mencegah pengulangan permasalahan dalam kontestasi-kontestasi sebelumnya.
