REGIONAL:
Suara.com - Beberapa jam setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, tidak ada satu pun sekutu politik yang tampak mendukung pemimpin yang tengah berjuang itu.
Yoon telah menyampaikan pernyataan mengejutkan itu pada pukul 10:21 malam pada tanggal 3 Desember, dalam pidato TV yang tampaknya tidak diumumkan.
Kurang dari tiga jam kemudian, seluruh 190 anggota parlemen yang hadir di Majelis Nasional memberikan suara untuk menolak pernyataannya pada sesi pleno darurat, sementara pasukan memblokir jalan masuk ke gedung parlemen. Di antara mereka, 172 adalah anggota parlemen oposisi, sementara 18 adalah anggota Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.
Semua mata kini tertuju pada tindakan selanjutnya yang akan diambil Yoon.
"Ia hanya punya dua pilihan, mengundurkan diri besok (4 Desember) atau menunggu untuk dimakzulkan," kata profesor ilmu politik dan hukum Universitas Kyonggi Hahm Sung-deuk, yang mengecam pernyataan darurat militer itu sebagai "hal yang mengerikan bagi demokrasi Korea Selatan".
Prof Hahm mengatakan bahwa Yoon telah menunjukkan kegagalan untuk memahami "aturan-aturan demokratis, jadi ia akan dihukum oleh rakyat".
Berbicara dari kantor kepresidenan di Seoul, Yoon mengatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, dan untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu yang merampas kebebasan dan kebahagiaan warga Korea Selatan.
Namun, alih-alih menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara, ia menyerang pihak oposisi, menggambarkan mereka sebagai "sarang penjahat" yang berusaha "menghancurkan kebebasan dan demokrasi" warga Korea Selatan. Ia menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis untuk menjaga ketertiban konstitusional.
Tindakan Yoon mengejutkan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan Partai Demokrat (DP) yang beroposisi, dengan Ketua PPP Han Dong-hoon mengutuk deklarasi tersebut, mengatakan bahwa partai akan "memblokir deklarasi darurat militer Yoon bersama dengan rakyat."
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengumpulkan anggota partainya untuk berkumpul di Majelis Nasional guna menghadiri sesi pleno darurat untuk memberikan suara menentang darurat militer.
Juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik kemudian menyatakan darurat militer tidak sah, seraya menambahkan bahwa Majelis akan "melindungi demokrasi negara bersama rakyat".
Di dunia maya, sebagian besar netizen bereaksi terhadap berita tersebut, pertama dengan ketidakpercayaan, kemudian dengan kemarahan, menyebut Yoon sebagai diktator dan meminta agar ia dimakzulkan.
Terakhir kali Korea Selatan berada di bawah darurat militer adalah pada tahun 1980, ketika Presiden Chun Doo-hwan saat itu mengumumkan darurat militer pada tanggal 17 Mei 1980, saat protes antipemerintah mahasiswa menyebar di seluruh negeri.
Pertanyaan bermunculan dengan cepat dan gencar tentang kebugaran mental presiden dalam mengambil langkah yang mengejutkan itu, dengan Prof Hahm menyatakan bahwa ia "tidak stabil secara fisik dan emosional".
Yoon telah menderita peringkat persetujuan yang rendah dalam beberapa bulan terakhir, dengan banyak kebijakannya tidak dapat maju setelah oposisi menang telak dalam pemilihan umum pada bulan April 2024.
Sean King, spesialis Asia di firma konsultan Park Strategies yang berbasis di New York, menyebutnya sebagai "langkah yang sangat mengecewakan oleh Yoon yang tampaknya putus asa".
Ia memuji anggota partai Yoon sendiri karena memveto deklarasi darurat militer bersama dengan oposisi, menyebutnya sebagai "demokrasi Korea Selatan yang menunjukkan ketahanannya".
Akan segera menjadi lebih jelas siapa yang sebenarnya didukung Yoon.
Pasukan terlihat meninggalkan kompleks Majelis Nasional tak lama setelah pengumuman Woo, tetapi kerumunan besar tetap berada di luar saat protes terus berlanjut.
Jika Yoon mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, perdana menteri Han Duck-soo akan memimpin pemerintahan hingga pemilihan presiden diadakan sekitar enam bulan kemudian.
Namun jika Yoon menolak mengundurkan diri, proses pemakzulan akan memakan waktu yang “cukup lama dan disertai hukuman yang lebih berat”, kata Prof Hahm, yang menjelaskan bahwa hal itu akan memerlukan persidangan oleh pengadilan, yang mungkin akan memberikan hukuman yang berat.
TERPOPULER
