Polisi India Diskors Setelah Minta Dipeluk saat Verifikasi Paspor

Suara.com - Seorang polisi di Bengaluru, India, diskors setelah diduga melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan selama proses verifikasi paspor di rumahnya.

Polisi yang bernama Kiran, bertugas di Kepolisian Byatarayanapura, mendapat sanksi setelah perempuan tersebut melaporkan kejadian itu kepada Wakil Komisaris Polisi (DCP) S Girish. Penyelidikan awal mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran.

Perempuan berusia 22 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan IT itu mengajukan permohonan paspor untuk mengejar peluang kerja di luar negeri. Sesuai prosedur, aplikasi paspornya dikirim ke Kepolisian Byatarayanapura untuk diverifikasi.

Kiran, yang ditugaskan untuk memproses aplikasi tersebut, mendatangi rumah perempuan itu dan mengetahui bahwa kakaknya terlibat dalam kasus pembunuhan dan memiliki catatan kriminal.

Selama dua minggu, Kiran berulang kali mengunjungi rumah perempuan itu, mengklaim bahwa catatan kriminal sang kakak bisa menjadi alasan penolakan paspornya. Namun, kunjungan-kunjungan tersebut diduga disertai perilaku tak pantas.

Dalam salah satu kunjungan, Kiran dituduh menutup pintu, duduk di sofa, dan meminta perempuan itu duduk di sampingnya. Pada kunjungan terakhir, ia diduga meminta pelukan, dengan asumsi perempuan tersebut sedang sendirian di rumah.

Namun, sang kakak yang berada di dalam rumah langsung menghadapi Kiran. Dalam situasi itu, Kiran berdalih bahwa tindakannya hanya kesalahpahaman.

Seorang pejabat senior menegaskan bahwa meskipun kakak perempuan itu memiliki catatan kriminal, hal tersebut tidak memengaruhi hak perempuan tersebut untuk mendapatkan paspor.

"Selama rekam jejaknya sendiri bersih, ia tetap berhak menerima surat keterangan tidak keberatan (NOC) untuk paspornya," kata pejabat tersebut.

Polisi Bengaluru juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan perilaku tak pantas atau permintaan suap oleh petugas selama proses verifikasi paspor kepada pihak yang lebih tinggi. Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan bagi warga yang memproses dokumen resmi.