REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terpilih di Munas ke XXII, Jusuf Kalla, alias JK, menegaskan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal.
Menurut JK, tindakan Agung Laksono tersebut telah dilaporkan ke polisi karena dinilai sebagai tindakan melawan hukum.
"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," tegas JK kepada wartawan usai pembukaan Munas PMI ke 22 di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
"PMI itu hanya ada satu dalam satu negara," imbuhnya.
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 itu menambahkan, apa yang dilakukan oleh Agung Laksono harus dilawan. Pasalnya bisa berbahaya bagi kemanusiaan. Apalagi dimata JK, tindakan Agung Laksono itu sudah menjadi kebiasaan.
"Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dipecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan," tegasnya lagi.
JK juga mengungkapkan, sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART.
Lebih jauh, JK membantah pernyataan Agung Laksono perihal PMI yang ia pimpin tidak harmonis dengan pemerintah.
"Siapa bilang, tadi berapa menteri yang bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. Jadi semua menteri yang terkait, menteri sosial, menteri kesehatan kita undang," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutan pertamanya, JK menginstruksikan seluruh relawan PMI untuk lebih aktif dan lebih terorganisir dalam membantu pemerintah dalam menangani bencana.
JK juga menyebut sejumlah bencana alam yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, seperti banjir Sukabumi dan Cianjur.
Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa ancaman bencana di masa depan adalah terkait dengan lingkungan. Olehnya itu, JK meminta seluruh relawan dan pengurus PMI aktif melakukan penanaman pohon demi menyelamatkan lingkungan.
"Target kita 10 juta pohon per tahun. Makanya saya mengajak kepada relawan, pengurus PMI serta masyakat untuk menanam pohon," tutup JK.
Jusuf Kalla Dipilih Lagi Secara Aklamasi
Jakarta kembali jadi saksi sejarah Palang Merah Indonesia (PMI). Pada Sidang Pleno Kedua Munas ke-22 PMI, Minggu malam, 8 Desember 2024, nama Jusuf Kalla bergema di ruangan.
Mayoritas peserta Munas, yang datang dari seluruh Indonesia, sepakat meminta Jusuf Kalla kembali memimpin PMI untuk periode 2024-2029.
Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Jusuf Kalla datang dari 490 peserta yang terdiri dari pengurus PMI provinsi, kabupaten, kota, hingga relawan nasional.
"Dukungan terhadap beliau sangat kuat, bahkan lebih dari 50% suara, sehingga beliau ditetapkan secara aklamasi sebagai calon tunggal," ujar Adang, yang juga menjabat Ketua PMI Jawa Barat.
Menurut Ketua Panitia Munas, Fachmi Idris, meski sempat ada dua nama calon ketua umum, hanya Jusuf Kalla yang memenuhi syarat.
Nama lain, Agung Laksono, gagal karena dukungannya tak mencapai ambang batas 20 persen. Fachmi menjelaskan, "Dengan dukungan lebih dari 50%, sesuai Anggaran Rumah Tangga PMI, Jusuf Kalla ditetapkan secara aklamasi."
Laporan pertanggungjawaban Jusuf Kalla disampaikan melalui video dokumentasi, menyoroti kiprah PMI selama lima tahun terakhir.
Dari pengendalian pandemi COVID-19 hingga aksi kemanusiaan di Gaza, prestasi PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla mendapat apresiasi luas.
Tak hanya itu, program adaptasi perubahan iklim dan tanggap bencana menjadi bukti konkret kiprahnya di tingkat nasional dan internasional.
Harapan Besar untuk Lima Tahun ke Depan
Dengan aklamasi ini, harapan besar disematkan pada Jusuf Kalla. Para peserta Munas optimis PMI akan semakin kuat di bawah kepemimpinannya.
"Kami percaya, dengan pengalaman dan komitmen beliau, PMI dapat terus memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia dan dunia," tutup Adang Rocjana.
PMI kini melangkah ke depan dengan keyakinan, dan Jusuf Kalla kembali memimpin langkah tersebut.
TERPOPULER
