Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Mardiono mengaku partainya sangat terbuka menerima Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai kader pasca tak dianggap lagi menjadi bagian dari PDIP.
Pada prinsipnya, kata dia, PPP merupakan partai yang terbuka siap menerima siapapun yang ingin bergabung termasuk Jokowi.
"PPP itu adalah partai kader, juga partai yang terbuka. tidak menutup siapapun yang akan bergabung kepada PPP," kata Mardiono ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2024) malam.
Namun ia mengingatkan, jika PPP merupakan partai berbasis kader. Menurutnya, harus ada mekanisme yang dilalui jika ada figur yang ingin bergabung.
"Jadi di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sudah mengatur itu semua," katanya.
"Jadi PPP tidak menutup kepada siapapun rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk bergabung dengan PPP, tapi tentu harus melalui mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh partai persatuan pembangunan," imbuhnya.
Jokowi dan Keluarganya 'Dibuang' PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan jika Jokowi,, Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi kader partai 'Banteng.'
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto saat di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengatakan, jika didepaknya Jokowi dan keluarga dari partai berlambang banteng ini lantaran sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
"Kami melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," kata Hasto.
Dia memastikan pihaknya tidak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.
Namun, lanjut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.
"Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," ujarnya.
“Dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," imbuhnya.
