Suara.com - Pemerintah Inggris akan mengalokasikan 75 juta pound (Rp1, 53 T) untuk memberikan kompensasi kepada veteran militer LGBTQ yang dipecat oleh tentara karena orientasi seksual mereka, kementerian pertahanan mengumumkan pada hari Kamis.
Hingga reformasi tahun 2000, kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender dilarang mengikuti dinas militer di Inggris. Mereka yang ketahuan sering dilecehkan, dianiaya, dan dipecat, menurut laporan yang ditugaskan pemerintah tahun lalu.
Berusaha untuk memperbaiki "kesalahan historis", mantan anggota atau karyawan angkatan bersenjata yang dipecat karena seksualitas atau identitas gender mereka akan memenuhi syarat untuk menerima masing-masing £50.000 (Rp838 juta), kata kementerian pertahanan, jumlah yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.
"Perlakuan historis terhadap veteran LGBT merupakan noda moral bagi bangsa kita. Pemerintah kita bertekad untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan mengakui luka yang dialami terlalu banyak orang," kata Menteri Pertahanan John Healey dalam sebuah pernyataan.
Selain kehilangan pekerjaan dan menjadi sasaran penghinaan publik, para veteran yang terlibat terkadang dicabut tunjangan pensiunnya, dan menjalani sisa hidup mereka dalam kemiskinan.
"Kami sepenuhnya menyambut para veteran LGBT kami kembali ke Departemen Pertahanan, dan mengakui kontribusi penting mereka untuk menjaga keamanan negara," kata Menteri Veteran Alistair Carns.
Kompensasi tambahan sebesar £1.000 hingga £20.000 (Rp16-335 juta)akan ditawarkan berdasarkan "penderitaan" individu tertentu, baik pelecehan, interogasi brutal, atau pemenjaraan, kata para pejabat.
Para korban juga dapat meminta pemulihan pangkat dan medali militer mereka.
Parlemen akan membahas tindakan tersebut pada hari Kamis, tetapi para veteran sudah dapat mulai mengajukan permintaan kompensasi mereka secara daring.
Pada bulan Juli 2023, sebuah laporan yang diperintahkan oleh pemerintah Partai Konservatif Inggris saat itu mengungkap perlakuan "mengerikan" terhadap para veteran LGBTQ yang bertugas antara tahun 1967 dan 2000.
Pada hari laporan itu diterbitkan, mantan perdana menteri Rishi Sunak meminta maaf atas nama pemerintah. Ia kemudian memulai proses yang berujung pada pengumuman ganti rugi pada hari Kamis.
TERPOPULER
