Suara.com - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (18/12) mengeluarkan peringatan mengenai permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan yang terjadi di Tepi Barat serta Yerusalem Timur yang diduduki.
Beberapa negara anggota juga mendesak pihak yang terlibat untuk menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.
Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia Pasifik, menyampaikan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.
"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," kata Khiari.
Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dialami oleh rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.
"Pengeboman yang terus menerus di Gaza oleh pasukan Israel, meningkatnya jumlah korban sipil, dan penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina serta memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang sangat mengkhawatirkan," ungkapnya.
Khiari menyatakan keprihatinannya terhadap perpanjangan ilegal yang terus berlangsung oleh pemukim Israel, dengan menekankan bahwa tindakan tersebut memicu ketegangan dan menghalangi peluang untuk "pembentukan negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat."
"Saya tegaskan bahwa seluruh permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hukum internasional serta resolusi PBB," pungkasnya.
Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, menyoroti kenaikan kasus malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza dan menekankan bahwa Gaza kini menjadi tempat dengan tingkat amputasi tertinggi di dunia per kapita untuk anak-anak.
Baca Juga: Amerika Serikat Yakin Kesepakatan Gaza Bisa Dicapai, Tapi Tantangan Masih Ada, Apa Itu?
"Inggris mendesak Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina yang ilegal menurut hukum internasional, serta meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.
Ia juga menyerukan Israel untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.
"Ketidakstabilan yang terus menerus dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim di Tepi Barat tidak seharusnya ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas seharusnya diakhiri," tambahnya.
Ia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza.
"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil serta lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," tegasnya.
Duta Besar Swiss untuk PBB, Pascale Baeriswyl, mengecam situasi kelaparan yang dihadapi warga Gaza, yang menurutnya penggunaan keadaan tersebut sebagai metode perang adalah kejahatan perang sesuai dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
