PDIP Dituding Provokasi Rakyat Soal PPN 12 Persen, Ancam Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memprovokasi rakyat yang disebut bakal memicu instabilitas politik dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks kebijakan PPN 12 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan yang merujuk pada pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.

Menurutnya pernyataan yang disampaikan Dolfie menunjukan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkesan tak mempedulikan rakyat.

"Pernyataan Dolfie tersebut dapat memicu instabilitas politik. Pernyataan seperti itu terang benderang memprovokasi rakyat, seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak mendengar aspirasi masyarakat," ujar Syahganda kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan DPR pada September lalu, Syahganda mengemukakan bahwa telah memasukkan proyeksi penerimaan pajak, termasuk komponen PPN.

"Pada saat penyusunan APBN 2025 dan pembuatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, PDIP merupakan motor utama, di mana PDIP adalah partai penguasa dan ketua Banggar di DPR," jelasnya.

Ia mengemukakan, apabila harus mengubah Undang-undang APBN dan UU HPP, Pemerintah Prabowo bakal kerepotan apalagi dalam proses perubahan bakal membutuhkan waktu dan perlu persetujuan DPR.

"Mitigasi yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya terlihat dari upaya Prabowo Subianto memberikan klasifikasi ketat atas kenaikan PPN 12 persen tersebut, khususnya hanya ditujukan pada barang-barang mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok," ungkapnya.

Sebaliknya, apabila rakyat terus menerus diprovokasi oleh sejumlah elite PDIP, kemungkinan akan terjadi instabilitas politik. Sebab, isu kenaikan pajak adalah salah satu pemicu kemarahan rakyat.

Ia kemudian menyarankan agar PDIP meminta maaf kepada rakyat, sebab selama berkuasa mereka telah menaikkan PPN dari 10 persen sejak tahun 1983 ke angka 11 persen di tahun 2022 dan sekarang 12 persen.

"DPR harus mendukung upaya-upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan pembangunan, seperti mendorong agar pengembalian uang-uang korupsi selama era PDIP dan Jokowi berkuasa, seperti pidato Prabowo di Mesir seminggu lalu, dapat terwujud," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung munculnya wacana kebijakan Prabowo untuk mengampuni koruptor yang mengembalikan aset kepada negara.

"Jika uang-uang koruptor dikembalikan, maka pajak PPN bisa saja diturunkan serendah-rendahnya," katanya.