Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD DKI. Ia menyebut jika wacana itu terwujud, maka Indonesia akan kembali ke zaman orde baru.
Ahok mengaku sudah lama menyuarakan penolakan terhadap wacana itu. Masa orde baru sudah pernah dirasakan dan merugikan masyarakat luas.
"Kan dari dulu saya tolak. Iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Jika kembali ke orde baru, maka rakyat tak lagi memiliki hak suara karena diwakilkan oleh para legislator. Kepala daerah bukan dipilih berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kesepakatan antara partai politik.
"Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai," jelasnya.
Tak hanya itu, Ahok juga menilai kesepakatan antara parpol diatur lewat politik uang. Ia menyebut hal ini sudah terbukti terjadi saat era orde baru.
"Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD dengan menerapkan konsep konvensi. Hal ini disampaikan Bahlil saat memberikan pidato dalam peringatan HUT Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Menurut Bahlil, jika Pilkada dipilih oleh DPRD, diperlukan formulasi baru untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip yang diinginkan.
Baca Juga: Ngobrol Mesra di Balai Kota, Ahok-Anies Mau Bikin Kejutan Bulan Depan: Tunggu Tanggal Main
“Golkar menawarkan beberapa konsep. Silakan didiskusikan, mana yang cocok. Dalam pidato saya di HUT Golkar, saya mengatakan penting untuk kita melakukan formulasi,” ujar Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa salah satu formulasi yang diusulkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tetapi dengan perbaikan sistem.
“Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita? Salah satu tawaran adalah pemilihan lewat DPRD, tetapi dengan perbaikan,” jelasnya.
