Soal Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Tawarkan Konsep Setengah Konvensi

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD dengan menerapkan konsep konvensi. Hal ini disampaikan Bahlil saat memberikan pidato dalam peringatan HUT Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Menurut Bahlil, jika Pilkada dipilih oleh DPRD, diperlukan formulasi baru untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip yang diinginkan.

“Golkar menawarkan beberapa konsep. Silakan didiskusikan, mana yang cocok. Dalam pidato saya di HUT Golkar, saya mengatakan penting untuk kita melakukan formulasi,” ujar Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa salah satu formulasi yang diusulkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tetapi dengan perbaikan sistem.

“Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita? Salah satu tawaran adalah pemilihan lewat DPRD, tetapi dengan perbaikan,” jelasnya.

Meski demikian, sebelum kebijakan ini diterapkan, Bahlil menegaskan perlunya diskusi dan survei untuk memastikan efektivitas usulan tersebut. Golkar menawarkan pendekatan setengah konvensi dalam proses pemilihan kepala daerah ini.

“Sebagai contoh, sebelum pemilihan di DPRD, dilakukan survei terhadap figur-figur yang akan diusung. Survei dilakukan terlebih dahulu, kemudian partai-partai menawarkan nama-nama tersebut kepada publik. Jadi ada semacam proses setengah konvensi,” paparnya.

Pengalaman Golkar dalam Konvensi

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki pengalaman dalam menginisiasi konvensi untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

“Golkar adalah partai yang berpengalaman dalam membuat konvensi dan mengeksekusi hasilnya. Kalau partai lain belum tentu bisa, kira-kira begitu. Golkar selalu konsisten menginisiasi perubahan demokrasi secara konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan, dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat,” tegasnya.

Dengan usulan ini, Partai Golkar berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia melalui konsep-konsep baru yang inovatif dan adaptif.