Wacana Pemerintah Bakal Terapkan Lagi UN, Gus Yahya Nilai Perlu Ada Integrasi Pendidikan Nasional dengan Internasional

Suara.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi soal wacana pemerintah yang bakal kembali menerapkan sistem ujian nasional (UN).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengatakan, sejauh ini pemerintah belum banyak melibatkan masyarakat dalam hal ini. Terutama terkait dampak sistem pendidikan nasional.

“Sejauh ini saya kira masyarakat masih belum cukup mendengar atau terlibat dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai Ujian Nasional ini," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Yahya juga menggarisbawahi, jika perlu ada integrasi soal sistem pendidikan nasional dengan standar pendidikan internasional.

Yahya mengambil contoh kasus soal siswa-siswi lulusan dalam negeri yang mengalami kesulitan saat mendaftar di kampus atau universitas internasional.

“Ini pengalaman NU sendiri, baik Madrasah Aliyah negeri maupun swasta bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standar kesana. Karena sekolah-sekolah yang kita miliki ini lulusannya ternyata beda-beda," jelasnya.

Jika pemerintah kembali ingin mengembalikan UN, Yahya menilai, bisa sebagai langkah dalam mensetarakan kualitas lulusan dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia.

"Saya kira hal-hal ini mungkin sudah dipertimbangkan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern," ujarnya.

Dalam wacana kembali menerapkan UN, pemerintah harus punya dasar yang legitimate. Sehingga diharapkan segala prosesnya melibatkan berbagai pihak agar berjalan optimal.

Hal ini merupakan pengalaman NU yang selama ini melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional. Sehingga, akan dapat membangun standar pendidikan nasional yang mampu bersaing ditingkat global.

“Tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut. Tapi saya kira konsennya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman itu sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional,” pungkasnya.