REGIONAL:
Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan dirinya dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
"Nanti, KPK akan kasih penjelasan, tadi dipanggil sebagai saksi saja, saksi untuk korupsi LNG, itu saja sih," ujar Ahok di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).
Menurut Ahok, sebelumnya ia juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina.
"Ya, kan kita sudah pernah diperiksa, makanya tadi lebih cepat karena sudah enggak perlu lagi menulis biodata,s udah ada semua jadi tinggal konfirmasi saja," katanya.
Mantan Gubernur Jakarta tersebut juga, mengatakan tidak terdapat banyak pertanyaan dari penyidik KPK.
"Aduh berapa pertanyaan ya, enggak banyak juga sih, saya sudah lupa ini kasus LNG bukan di zaman saya semua, itu kan terjadi sebelum saya masuk (Pertamina), pas ketemunya itu di Januari 2020 lah," jelas Ahok.
Setelah itu, Ahok tidak banyak memberikan keterangan apalagi mengenai kasus suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dan tidak mengungkap siapa penggantinya.
"Kalo itu ya tanya KPK lah, saya enggak tau," kata Ahok sambil tertawa.
Untuk diketahui, Ahok memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefid Natural Gas (LNG) PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Berdasarkan pantauan Suara.com, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024 itu hadir di Gedung Merah Putih jam 11.14 WIB mengenakan baju batik dan memakai celana panjang bahan.
"Buat saksi untuk perusahaan LNG Pertamina," kata Ahok, pada Kamis (9/1/2025).
Selain itu, Ahok mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kapasitasnya sebagai mantan komisaris PT Pertamina. Setelah itu, dirinya tidak memberi banyak komentar dan langsung memasuki ruang depan KPK.
"Ya, (sebagai komisaris), karena kan kita waktu itu yang temukan ya. Kita kirim surat ke Menteri BUMN juga waktu itu," ungkapnya. [Moh Reynaldi Risahondua]
TERPOPULER
