Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa program deteksi dini kesehatan atau screening gratis bukan untuk masyarakat kaya atau menengah ke atas. Program tersebut dikhusukan untuk masyarakat menengah dan menengah ke bawah yang diproyeksikan jumlahnya mencapai 280 juta orang.
"Ini screening untuk 280 juta rakyat ya. Bukan screening untuk golongan menengah ke atas. Ini banyak yang bilang, 'oh kayak medical check-up di rumah sakit', bukan lho. Ini bukan seperti itu. Medical check-up yang di rumah sakit kan untuk golongan menengah ke atas yang mungkin cuma 10 juta atau 15 juta (orang), itu dilakukan di rumah sakit," ujar Budi kepada wartawan ditemui di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Dia menjelaskan bahwa program tersebut rencananya dimulai pada Februari 2025. Untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat telah dimulai sejak bulan ini.
Mengenai waktu dimulainya, Budi menyampaikan kalau Presiden Prabowo sendiri yang akan menentukannya.
"Rencananya memang di bulan Februari, yang nanti waktunya akan ditentukan oleh Pak Presiden. Sosialisasi kita akan mulai lakukan di bulan ini," katanya.
Budi memaparkan bahwa screening gratis ini sebagai upaya untuk mencegah juga mendeteksi penyakit pada masyarakat, terutama penyakit penyebab kematian tertinggi. Dia menyebutkan kalau penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia ialah stroke dan jantung. Jumlahnya sekutar 1 juta orang meninggal setiap tahun.
Untuk mendeteksi risiko kedua penyakit tersebut, seseorang harus rutin lakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, serta lemak darah atau kolesterol.
"Kalau ini diukur, puluhan juta rakyat Indonesia yang punya problem ini, sebenarnya obatnya bisa ditangani di puskesmas. Enggak usah sampai kena stroke, apa cancer, cuci darah, segala macem. Ini yang kita mau kejar duluan sebenarnya," ujar Budi.
Dia menegaskan bahwa target dari program tersebut ialah masyarakat yang memang tidak pernah bisa menjangkau akses deteksi dini kesehatan. Sehingga jumlahnya diproyeksikan mencapai ratusan juta rakyat Indonesia.
Pelaksanaannya akan dilakukan di puskesmas yang kini jumlahnya ada sebanhak 10 ribu unit. Serta dimungkinkan melibatkan klinik swasta yang saat ini ada 15 ribu sampai 20 ribu.
"Supaya bisa menjangkau 280 juta, enggak mungkin ini dilakukan di rumah sakit-rumah sakit, kurang. Karena ini jumlahnya banyak sekali, ratusan juta," pungkas Budi.
TERPOPULER
