Diperiksa Kasus LNG Pertamina, KPK Gali Kejujuran Ahok soal Ini

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan mengorek keterangan mantan  Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada Kamis (9/1/2025). Dalam pemeriksaan yang berlangsung singkat itu, Ahok ternyata dicecar oleh penyidik terkait kerugian Pertamina imbas pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang berbau korupsi. 

"BTP (Ahok) didalami terkait adanya kerugian yang dialami Pertamina di tahun 2020 dengan potensi kerugian USD 337 juta akibat kontrak-kontrak LNG milik pertamina," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).

Selain potensi kerugian negara, KPK juga mendalami Ahok terkait permintaan Dewan Komisaris (Dekom) yang tertuju pada Direksi untuk mendalami kasus ini.

"Didalami juga permintaan Dekom kepada Direksi untuk mendalami 6 kontrak LNG pertamina tersebut," jelas Tessa.

Selain Ahok, terdapat sejumlah nama saksi yang telah didalami terkait kasus dugaan pengadaan LNG PT Pertamina.

Berikut nama-nama saksi yang diperiksa KPK: 

1. Sekretaris Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012, Sulistia, didalami terkait dugaan pemalsuan Risalah Rapat Direksi (RRD) dalam menetapkan pembelian LNG import dari AS.
2. Direktur Pengolahan Pertamina periode 2012-2014, Chrisna Damayanto, didalami terkait rencana kebutuhan LNG untuk  kilang.
3. Manager Korporat Strategic PT Pertamina Power, Ellya Susilawati, didalami terkait aturan mekanisme pembelian LNG.
4. Business Development Manager PT Pertamina, Edwin Irwanto Widjaja periode 2013-2015, didalami terkait kajian pengadaan LNG yang tidak pernah diberikan kepada Direktorat PIMR (Direktorat Investasi dan Manajemen Resiko).
5.  VP Treasury PT Pertamina periode Agustus 2022, Dody Setiawan, didalami terkait dengan transaksi penjualan LNG.
6. Senior Vice President (SVP) Gas PT Pertamina tahun 2011-2012, Nanang Untung, didalami terkait rencana proses pembelian LNG tahun 2012.

Vonis Karen Agustiawan

Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

Karen divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hukuman Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Vonis terhadap Karen terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam sidang sebelumnya, Karen sempat dituntut pidana 11 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011–2014.

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum KPK turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.

Penyidik KPK pada Selasa, 2 Juli 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina (Persero) yang juga menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

"Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA," kata Tessa saat itu.