Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, angkat bicara menanggapi adanya desakan dari eks kader PDIP Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi Ketua Umum usai Hasto Kristiyanto jadi tersangka.
"Ya, kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Ia mengatakan, semua pihak harus mengikuti semua mekanisme yang ada di partai.
"Jadi, kita ikuti proses yang ada di Partai PDI Perjuangan. Prosesnya itu untuk internal adanya di Kongres," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika PDIP sejauh ini masih solid. Ia mengatakan, seluruh kader akan saling menghormati dan menghargai.
"Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa Kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan," ujarnya.
"Jadi, kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut," sambungnya
Sebelumnya, Effendi mengaku prihatin atas penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan oleh KPK.
"Turut prihatin (Hasto tersangka), ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisi (yang jadi tersangka)," ujar Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025)
Effendi kemudian mengatakan ke depan harus segera ada pengganti Hasto di PDIP.
Selain itu, dia juga berharap Ketua Umum PDIP nantinya bukan lagi Megawati Soekarnoputri. Mengingat, Megawati merupakan ketum parpol terlama.
"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya," kata dia.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," Effendi menambahkan.
Menurutnya harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum, mengingat pelanggaran hukum yang terjadi di PDIP melibatkan elite partai berlambang banteng dengan moncong putih.
"Dia (Megawati) harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," jelas Effendi.
TERPOPULER
