REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyatakan mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong perusahaan pembiayaan berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk atasi tantangan pembiayaan program pemerintah tiga juta rumah.
Namun ia mengingatkan, pentingnya memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semua kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan tidak ada kendala administratif maupun teknis yang menghambat percepatan pembangunan," kata Fathi kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Menurut Fathi, dengan adanya dorongan kolaborasi tersebut bisa strategis dan sejalan dengan visi pemerataan ekonomi, khususnya di sektor perumahan.
"Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok MBR. Dukungan dari lembaga pembiayaan seperti PT SMF dan BP Tapera akan memberikan solusi nyata dalam menyediakan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang untuk program ini," terangnya.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI akan terus mengawal program ini agar berjalan sesuai target.
"Kolaborasi antara perusahaan pembiayaan, SMF, dan BP Tapera harus menjadi contoh sinergi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Kami akan memastikan pengawasan dan dukungan regulasi berjalan optimal,” katanya.
"Kolaborasi ini adalah wujud nyata keberpihakan kepada rakyat. Kami di Komisi XI akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dengan akses yang mudah dan terjangkau," sambungnya.
Sebelumnya, OJK mendukung perusahaan penbiayaan berkolaborasi dengan PT SMF dan BP Tapera untuk mengatasi berbagai dinamika untuk program 3 juta rumah.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan implementasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi peluang pasar yang potensial bagi lembaga pembiayaan
Namun, ia menuturkan bahwa kini lembaga jasa keuangan di sektor pembiayaan menghadapi keterbatasan kapabilitas dan modal. Padahal terdapat usulan untuk meningkatkan porsi pendanaan lembaga pembiayaan terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 25 persen menjadi 50 persen.
“Perusahaan pembiayaan pun didorong untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara lain dengan PT SMF dan BP Tapera dalam rangka penyediaan sumber dana murah jangka panjang untuk mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan,” ujarnya.
Agusman menyampaikan bahwa sepanjang 2022 sampai 2024, BP Tapera telah memberikan pembiayaan FLPP untuk 655.300 unit hunian dengan total nilai Rp76,05 triliun.
Sementara PT SMF telah menyalurkan pendanaan FLPP sebesar Rp26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018 hingga 2024.
Ia mengatakan bahwa pihaknya mencatat terdapat 50 perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan ke objek-objek terkait perumahan, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen, per November 2024.
Namun, ia menyatakan bahwa baru 14 perusahaan pembiayaan yang mendapatkan dukungan dari PT SMF dengan total nilai sebesar Rp3,17 triliun.
Pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
TERPOPULER