PNS yang Dipecat Menteri Satryo Ungkap Kronologi Kejadian, Bermula dari Meja Kerja Tidak Diganti

Suara.com - Menteri Dikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro dikabarkan memecat sejumlah anak buahnya secara sepihak. Salah satunya Pranata Humas Ahli Muda dan Pj. Rumah Tangga, Neni Herlina.

Neni mengungkap kronologi awal pemecatan itu terjadi pada Jumat, 17 Januari 2024 lalu. Ketika itu, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro datang langsung ke ruangannya seraya mengusirnya. Selama 24 tahun menjadi PNS, Neni menyebut kalau pengusiran itu baru pertama kali dia alami.

"Pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan dihadapan semua orang, beliau mengusir saya keluar dan memerintahkan untuk pindah ke Kemendikdasmen," ungkap Neni dalam keterangannya saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Diktisaintek di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dia mengungkap alasan Menteri Satryo marah hingga mengusirnya lantaran meja dan kursi di ruangannya belum diganti. Diketahui, ruangan yang digunakan oleh Satryo dulunya dutemoat oleh Deputi Diktisaintek, ketika masih bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Neni mencoba intropeksi terkait pekerjaannya sebagai Pj. Rumah Tangga di Kementerian tersebut. Menurutnya, dia hanya bertanggungjawab mengenai urusan-urusan rumah tangga kantor, bukan mengenai bidang substantif pendidikan tinggi.

"Penyebab pengusiran saya kemarin itu berawal dari sebuah meja di ruang tertinggi lantai 18, yang mungkin perlu diganti karena dianggap “tidak menghormati” dan lain-lain. Lalu semua masalah urusan rumah tangga yang terjadi di lapangan, bermuara kepada saya, sampai saya harus keluar dari institusi ini," beber dia.

Melalui keterangan tersebut, Neni menyampaikan permohonan maaf kepada para pimpinan definitif Kementerian Diktisaintek bila ada kekeliruan dalam pekerjaannya. Namun dia merasa kalau dirinya sudah diperlakukan dengan tidak adil.

"Saya menitipkan teman-teman pegawai Diktiristek, jangan sampai ada lagi yang diperlakukan tidak adil seperti saya. Sungguh ini sangat di luar perikemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang yang ada," katanya.