Poligami PNS DKI Diizinkan, Tapi Banyak Perempuan Susah Ajukan Perceraian

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:59 WIB
Poligami PNS DKI Diizinkan, Tapi Banyak Perempuan Susah Ajukan Perceraian
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia mengkritisi kebijakan yang diterbitkan Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi yang mengizinkan poligami bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai aturan itu melanggar hak asasi manusia baik secara nasional dan internasional. Sebab, bersifat diskriminastif dan bertentangan dengan kesetaraan gender.

"Praktik poligami bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia," kata Usman dalam keterangannya kepada Suara.com, Sabtu (18/1/2024).

Terbitnya aturan itu semakin disayangkan, karena terbit di tengah banyaknya kasus perempuan yang sulit mengajukan perceraian sehingga terjebak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Ketimbang membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ada baiknya PJ Gubernur Jakarta maupun pemerintah secara umum membuat aturan yang memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam hal mengajukan perceraian dan mendapatkan hak asuh anak," katanya.

Atas hal itu Amnesty Internasional Indonesia mendesak Pj Gubernur Jakarta mencabut aturan tersebut, dan harus memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak ataupun mendiskriminasi perempuan.

"Penjabat Gubernur Jakarta harus mengutamakan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM di lingkungan ASN.” ujar Usman.

Sebagaimana diketahui Pj Gubernur Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta. Aturan ini diterbitkan pada 6 Januari lalu.

Di dalaminya mengatur soal menikah lebih dari satu kali (poligami). Terdapat beberapa pasal yang menyantumkan soal kewajiban mendapatkan izin dan syarat-syarat poligami bagi ASN.

Baca Juga: Pj Gubernur Jakarta Pastikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza Terus Dilakukan Hingga 7 Hari

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Cek Motor Impian Paling Pas dengan Gaya Hidup, Apakah Sudah Sesuai Isi Dompetmu?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 20 Soal Matematika Kelas 9 SMP Materi Transformasi Geometri dan Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 20 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Bisa Ganti Pekerjaan, Apa Profesi Paling Pas Buat Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Tipe Traveler Macam Apa Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Member CORTIS yang Akan Kasih Kamu Cokelat Valentine?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Lengkap dengan Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pilih Satu Warna, Ternyata Ini Kepribadianmu Menurut Psikologi
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 16 Soal Bahasa Indonesia untuk Kelas 9 SMP Beserta Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Chemistry, Kalian Tipe Pasangan Apa dan Cocoknya Kencan di Mana Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI