REGIONAL:
"Kemudian biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk percetakan surat suara. Kemudian dari sisi yuridis termohon tidak memiliki landasan hukum untuk memundurkan jadwal pemungutan suara, kalau kita baca ketentuan undang-undang pilkada ada dua mekanisme untuk memundurkan jadwal. Ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," ucap Salman.
"Adapun terkait percetakan surat suara itu tidak menjadi instrumen atau alasan bagi termohon untuk memundurkan jadwal pemungutan suara," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, KPU Banjar baru telah berkoordinasi dengan KPU RI dan memutuskan untuk tetap menggelar pemungutan suara dengan surat suara yang telah dicetak dengan ketentuan suara untuk pasangan Aditya-Said dinyatakan tidak sah.
"Pada tanggal 23 November turun SK 1774 yang pada pokoknya menyatakan suara pasangan calon yang sudah didiskualifikasi dinyatakan sebagai surat suara tidak sah," kata Salman.
Diketahui, pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono yang menjadi pemenang mendapat kemenangan penuh 100 persen dengan raihan total 35.931 suara. Sedangkan lawannya, Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah tidak memperoleh suara sama sekali alias 0.
Digugat usai Coret Cawawali Said Abdullah
Sebelumnya, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2 Said Abdullah mempersoalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru yang mendiskualifikasi dirinya dari Pilkada Banjarbaru.
Kuasa Hukum Said Abdullah, Muhammad Andzar Amar mengatakan rekomendasi Bawaslu yang menjadi alasan KPU tidak memerintahkan langkah diskualifikasi.
Terlebih, dia menilai Wartono selaku pelapor ke Bawaslu hanya melaporkan Aditya Muti yang merupakan petahana Walikota Banjarbaru. Namun, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mendiskualifikasi Aditya Mufti dan Said Abdullah.
Diskualifikasi tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024. Said merasa keberatan dengan Keputusan KPU untuk mendiskualifikasinya lantaran dia bukan pihak yang dilaporkan ke Bawaslu.
Amar mengatakan seharusnya Said tetap dibiarkan ikut berkontestasi sendiri tanpa pasangan di Pilkada Banjarbaru.
"Pemohon (Said Abdullah) bukan pihak yang dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu. Jadi, hanya terhadap calon wali kotanya saja (Aditya Mufti) yang merupakan petahana pada saat itu," ucap Amar, Kamis (9/1/2025).
Untuk itu, Said Abdullah meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kali Kota Banjarbaru Tahun 2024.
Lebih lanjut, dia juga meminta perolehan 78.736 suara terhadap dirinya dan Aditya Mufti dinyatakan sebagai suara sah.
TERPOPULER
