Suara.com - Pemberian akses transportasi dinilai tidak menjadi solusi jangka panjang dari persoalan tidak adanya guru di SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Pemerintah diingatkan harusnya menemukan solusi terkait penempatan guru, terutama di sekolah-sekolah yang ada di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) beranggapan kalau masalah yang terjadi sebenarnya bagaimana menempatkan guru-guru secara merata di seluruh sekolah.
"Sebenarnya nggak hanya persoalan akses ya. Misalnya guru yang diangkat itu di kota, lalu ditempatkan di daerah situ, ya mana mau. Jadi di kota semua fasilitas terpenuhi, tiba-tiba dia harus menyendiri di desa yang terisolasi, ya mana mau gitu," kata koordinator nasional JPPI Ubaid Matarji kepada Suara.com, dihubungi Selasa (21/1/2025).
Ubaid menilai, Kementerian Pendidikan selalu tidak mampu mengatasi persoalan guru tidak merata di sekolah, siapa pun menterinya. Dia meyakini kalau pemerintah pasti memiliki data terkait sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.
"Jadi kita tidak pernah menindaklanjuti data-data yang ada gitu. Contoh ketika PPDB itu kan jelas sebaran peserta didik itu di mana, lalu berapa, lalu sekolah yang tersedia itu daya tampungnya berapa, gurunya ada berapa. Itu datanya lengkap, ada semua," ujarnya.
"Tetapi ketika data itu ditaruh di laci, tidak ditindaklanjuti, ya ini merembet kemana-mana. Merembet ke anak putus sekolah, merembet sekolah yang kekurangan guru, merembet ke guru di kota yang dipaksa untuk mengajar di daerah 3T dan seterusnya gitu," tambah Ubaid.
Tanggapan itu sekaligus mengkritisi pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno yang menyatakan kalau pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terkait akses transportasi agar guru bisa pergi ke SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o tersebut.
Langkah Pemerintah
Pratikno menyampaikan kalau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengupayakan solusi yang tepat terkait hal itu. Terutama yang berkaitan dengan akses transportasi yang menjadi kendala para guru datang ke sekolah.
"Itu kan termasuk akses transportasi dasar, itu kan (kewenangan) Pemda. Makanya kita dengan Pak Mendagri nanti akan memikirkan solusi yang lebih komprehensif," kata Pratikno, ditemui di kantor PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Lantaran sekolah tersebut SD Negeri, Pratikno menjelaskan kalau kewenangannya juga ada di bawah Pemerindah Daerah setempat. Karena itu koordinasi kepada pemerintah pusat pun dilakukan kepada Kemendagri.
"Jadi Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya akan terus meningkatkan upaya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemda. Kurikulum dasarnya kan nasional, tetapi kalau pegawai guru itu pegawai daerah, jadi infrastruktur dasarnya juga infrastruktur daerah," jelasnya.
Sebelumnya, kondisi sekolah itu viral di media sosial karena sebuah video yang direkam oleh salah satu murid SD tersebur. Dari rekaman video disebutkan kalau tidak ada guru yang mengajar selama 1 bulan. Dia juga menunjukkan kondisi kelas yang hanya diisi oleh sejumlah murid tanpa guru.
TERPOPULER
