REGIONAL:
Suara.com - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan pembekuan besar-besaran terhadap bantuan luar negeri, dengan Gedung Putih menyoroti anggaran sebesar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) untuk distribusi kondom di Jalur Gaza sebagai salah satu alasan utama kebijakan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers perdananya pada Selasa (29/1), menyatakan bahwa pengeluaran ini ditemukan dalam pekan pertama pemerintahan Trump. Penemuan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari inisiatif efisiensi pemerintahan yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang saat ini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk.
“Tim kami menemukan bahwa ada sekitar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk mendanai distribusi kondom di Gaza,” ujar Leavitt.
“Itu adalah pemborosan uang pajak yang tidak masuk akal.” katanya.
Namun, Leavitt tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai klaim tersebut, dan belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi alokasi dana tersebut.
Kebijakan Trump dan Dampaknya
Sejak menjabat kembali, Trump langsung mengeluarkan perintah pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau keselarasan anggaran dengan kebijakan pemerintahannya. Pemerintahan Trump sebelumnya dikenal memiliki sikap tegas terhadap pengurangan dana bagi program yang mendukung hak aborsi, hak transgender, serta inisiatif keberagaman.
Selain dana untuk Gaza, Leavitt juga mengungkapkan bahwa AS nyaris mencairkan $37 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum Trump mengumumkan penarikan AS dari badan PBB tersebut.
Sementara itu, dalam memo internal yang dirilis Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa hampir seluruh bantuan luar negeri AS akan dibekukan, kecuali untuk bantuan pangan darurat dan bantuan militer bagi Mesir serta Israel.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinannya atas pembekuan bantuan ini. Amerika Serikat telah lama menjadi penyumbang terbesar bagi bantuan pembangunan global dalam jumlah absolut, dan kebijakan baru ini berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara penerima.
Dengan langkah-langkah terbaru ini, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump diperkirakan akan kembali mendapat sorotan, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan sekutu dan organisasi internasional. Sementara itu, para pengamat menilai bahwa kebijakan efisiensi yang dikomandoi Elon Musk bisa menjadi faktor penting dalam arah baru belanja bantuan luar negeri AS di masa mendatang.
TERPOPULER
