REGIONAL:
Suara.com - Aliansi dosen ASN Kementerian Diktidaintek seluruh Indonesia (Adaksi) menyayangkan sikap Kementerian Diktisaintek yang tidak pernah menemui mereka untuk beri penjelasan tentang pembayaran tunjangan kinerja (tukin).
Ketua Kornas Adaksi pusat, Anggun Gunawan menyampaikan bahwa mereka sudah menuntut hak tersebut sejak awal Januari, namun tak pernah direspon pihak kementerian.
Aksi tersebut kali pertama dilakukan dengan mengirimkan karangan bunga pada Senin, 6 Januari 2025. Anggun mengungkpkan, saat itu karangan bunga yang dikirim Adaksi disembunyikan.
"Kami tidak boleh memajang bunga itu di depan, kami malah disuruh ke belakang dan cuma ditemui oleh mungkin kepala keamanannya saja, tidak ada pejabat dari Dikti itu yang menemui kami," kata Anggun ditemui ketika menggelar aksi di depan Gedung Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Tanggal 14 Januari 2025, Adaksi kembali lakukan konsultasi dengan berikan ultimatum kepada pihak Kementerian Diktisaintek untuk memberikan penyataan resmi terkait pembayaran tukin periode 2020-2024. Namun, menurut Anggun, kembali tidak ada respon apa pun.
Hingga akhirnya pada Jumat (31/1/2025) lalu dilakukan sosialisasi tentang perkembangan tukin dari pihak Kementerian, namun hanya mengundang rektor, direktur, serta Kepala ll Dikti.
"Kami nggak pernah diundang. Saya pribadi dan juga kawan-kawan yang lainnya itu tidak pernah mendapatkan undangan ataupun WA dari pejabat kementerian untuk mendiskusikan terkait dengan tukin ini," ungkap Anggun.
Dia menilai bahwa ada indikasi dari pihak kementerian untuk menekan pimpinan pengguruan tinggi agar para dosen yang tergabung dalam Adaksi tidak lagi turun ke jalan.
Sangkaan itu disampaikan Anggun melihat banyak rekan dosen yang semula akan ikut aksi di depan Istana hari ini mendadak batal.
"Banyak kawan-kawan kami yang pada akhirnya mundur, gak datang ke sini karena ditekan oleh rektor ataupun juga direkturnya, itu yang terjadi. Jadi saya pribadi sebagai ketua Adaksi tidak pernah mendapatkan WA ataupun juga undangan untuk berdiskusi terkait dengan tukin ini," bebernya.
Para dosen ASN itu diketahui menuntut pemerintah untuk membayarkan tukin dosen yang belum pernah diberikan sejak 2020 sampai 2024.
Mereka juga meminta agar tukin tersebut segera dibayarkan dan dilakukan tanpa membedakan seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek, seperti dosen PTN Satuan Kerja (satker), PT BLU dan PTN BH, serta dosen ASN yang diperbantukan di PTS.
TERPOPULER