Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan tetap menerapkan efisiensi anggaran, meskipun tidak termasuk dalam daftar kementerian yang diwajibkan memangkas anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres).
"Efisiensi anggaran tetap kita lakukan sesuai peraturan pemerintah," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun tidak signifikan, Kemenhan tetap memangkas anggaran di sektor-sektor yang dianggap tidak terlalu diperlukan.
Sebagai contoh, Kemenhan telah mengurangi anggaran untuk rapat dan seminar tatap muka. Pertemuan-pertemuan tersebut kini lebih banyak dilakukan secara daring.
"Sektor-sektor yang tidak diperlukan, seperti administrasi, kunjungan, serta rapat dan seminar yang tidak mendesak sudah dihapuskan. Sekarang kita pakai Zoom," katanya.
Untuk diketahui, sebanyak 17 dari 152 kementerian/lembaga tidak terkena pemangkasan anggaran dalam upaya efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga ini merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN 2025. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Inpres ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota.
Baca Juga: Komisi XII DPR Ngaku Tak Diberitahu Bahlil Soal Kebijakan Pengecer Tak Boleh Jual Gas LPG 3 Kg
