REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas 17 Agustus, Fernando Emas angkat bicara soal permintaan menunda kenaikan tarif air perpipaan di Jakarta oleh Fraksi PSI DPRD DKI. Ia menilai seharusnya legislator tak hanya mendengarkan aspirasi dari satu sisi.
Fernando mengakui, memang kebijakan ini bisa saja menimbulkan kontra dari masyarakat. Namun, legislator juga harus mendengar apa saja yang jadi pertimbangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Seharusnya sebagai dewan juga melakukan pertimbangan bagaimana dari sisi PAM Jaya. Jadi bukan hanya mendengarkan masyarakat satu sisi saja terkait hal itu," ujar Fernando kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Ia menyebut PAM Jaya sedang dikejar target untuk perluasan 100 persen cakupan layanan ke seluruh wilayah Jakarta. Hal ini perlu dilakukan demi mencegah terjadinya penurunan muka tanah yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada 2030 mendatang.
"Terkait pengembangan yang dilakukan oleh PAM Jaya termasuk bagaimana mereka nantikan mengembangkan kualitas airnya ketersediaan airnya ini," tuturnya.
Meski demikian, Fernando menekankan agar perseroan juga harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setelah menaikkan tarif ini. Salah satunya, tingkat kebocoran air harus ditekan dan mengganti pipa agar air yang dialirkan berkualitas dan siap minum.
"Kenaikan (tarif) seharusnya memang diimbangi dengan kualitas pelayanan, ini kan yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai nanti tarif naik tapi kualitas sama saja terus ketersediaan air terbatas," pungkasnya.
"Jadi saya berharap sekali kalau ada wakil rakyat yang coba mendengarkan aspirasi tersebut ya dari kedua sisi," kata Fernando.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine sempat menyuarakan bahwasanya Fraksi PSI meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum.
"Kami dari Fraksi PSI sebelumnya sudah meminta penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya. Kepgub 730 Tahun 2024 mengatur tentang tarif air minum. Sedangkan warga Jakarta kebanyakan baru mendapatkan air bersih, itupun belum tentu bersih karena banyak keluhan airnya kotor, bau, debit kecil, nyala hanya di hari atau jam tertentu, hingga mati," katanya.
"Belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya di 2025 karena sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung, tertinggi di tahun 2023 untung Rp1,2 triliun, dan tahun 2024 membagikan dividen Rp62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya. Tapi tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak tahun 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46 persen," ucap Francine.
TERPOPULER