Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait alias Ara mengaku pasrah jika dirinya menjadi target terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara menanggapi soal pidato Prabowo dalam Harlah NU yang menyinggung menteri yang tak bekerja dengan baik buat rakyat tak segan akan dia depak.
Menanggapi ucapan Prabowo, Ara pun mengaku siap menerima risiko jika nantinya ada reshuffle kabinet Prabowo.
"Ya kami kan sebagai pembantunya harus siap dong, kami harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata Ara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengaku dirinya sendiri bekerja sudah sesuai dengan visi Prabowo.
"Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena gak mungkin kita bekerja sendirian," ujarnya.
Lebih lanjut, Ara mengatakan, jika perombakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Semua menteri menurutnya harus siap menghadapi hal itu.
"Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya, harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang direshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," pungkasnya.
Ultimatum Prabowo
Presiden Prabowo sebelumnya memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah agar benar-benar bekerja untuk rakyat. Bahkan, Prabowo mengaku siap menindak para pejabat yang gablek.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Rabu (5/2/2025) malam.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.
“Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
