Dituding Dekat Harun Masiku, Eks Ketua MA Hatta Ali Membantah: Dia Suka Jual Nama

Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menanggapi tudingan yang disampaikan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kedekatan dengan buronan kasus suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Respons itu disampaikan, setelah namanya disebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beragendakan tanggapan KPK terhadap permohonan tim kuasa hukum Hasto.

Hatta Ali membantah hubungan tersebut dan menegaskan bahwa kedekatannya dengan Harun Masiku tidak masuk akal.

"Kedekatan apa? Semua orang tahu siapa HM (Harun Masiku). Jadi terlalu naif lah kalau macam HM bisa mendekati saya," kata Hatta Ali kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Hatta Ali kemudian memeringatkan bahwa Harun Masiku suka mencatut nama orang lain.

"Macam orang begitu, kita harus pandai menjaga diri karena suka menjual-jual nama," ujar Hatta.

Ia kembali menegaskan tidak membantu Harun Masiku dalam kasus yang dihadapinya.

"Yang jelas semua orang tahu, siapa dia dan tak mungkinlah (saya) mau membantu orang semacam itu," tegasnya.

Perbesar

Sebelumnya, Anggota Tim Biro Hukum KPK menyebut bahwa Harun Masiku bukan kader asli PDIP karena baru bergabung pada tahun 2018.

Baca Juga: KPK Ungkap Kongkalikong Sembunyikan Peran Hasto yang Beri Uang Suap Rp 400 Juta

"Dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022 Hatta Ali,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Pada pemilihan legislatif 2019, Hasto menempatkan Harun Masiku pada Daftar Pemilihan Wilayah I Sumatera Selatan (Sumsel) meskipun Harun merupakan orang Toraja.

Anggota Tim Biro Hukum KPK menyebut dapil Sumsel I merupakan wilayah dengan basis massa pemilih PDIP.

“Hasto Kristiyanto tidak menempatkan Harun Masiku pada wilayah Toraja atau wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah asli Harun Masiku,” katanya.

Sekadar informasi, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.