Suara.com - Rasa frustrasi memuncak di kalangan pendukung Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) setelah pemerintahan Trump secara tiba-tiba menarik hampir seluruh staf badan tersebut dari lapangan. Keputusan ini memicu gelombang protes di Washington dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja bantuan di berbagai negara yang bergantung pada program-program USAID.
Perintah yang dikeluarkan pada hari Selasa tersebut mengakhiri enam dekade keberadaan USAID yang berperan dalam pendidikan, pemberantasan epidemi, dan pembangunan global. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menyusun kembali bantuan luar negeri agar lebih selaras dengan kepentingan nasional AS.
“Ini bukan tentang mengakhiri bantuan asing. Ini tentang menyusunnya dengan cara yang memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat,” ujar Rubio saat berkunjung ke Guatemala.
Namun, banyak pihak menilai langkah ini sebagai tindakan gegabah yang dapat menimbulkan dampak besar. Di Washington, ratusan orang, termasuk anggota parlemen dari Partai Demokrat, berunjuk rasa di luar Capitol menentang pembubaran USAID. Perwakilan Demokrat California Sara Jacobs menyebut langkah ini ilegal, sementara Senator Maryland Chris Van Hollen menganggapnya sebagai bentuk tawar-menawar politik yang korup.
“Kami menyaksikan secara langsung tawar-menawar paling korup dalam sejarah Amerika,” ujarnya di hadapan para demonstran.
Krisis ini berdampak luas terhadap bantuan global. USAID telah memainkan peran penting dalam mendanai program kesehatan dan pembangunan di lebih dari 120 negara. Pemberhentian massal staf USAID menyebabkan penghentian proyek-proyek bernilai miliaran dolar, termasuk program bantuan keamanan untuk Ukraina serta pendidikan bagi siswi di bawah kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Kekhawatiran juga muncul di sektor kesehatan global. Jennifer Kates, direktur kebijakan kesehatan global di KFF, memperingatkan bahwa lebih dari 1.200 klinik ibu dan anak yang melayani lebih dari 630.000 wanita terancam tutup akibat penghentian dana USAID. Selain itu, Afrika Selatan, negara dengan jumlah pengidap HIV tertinggi di dunia, kini menghadapi ketidakpastian setelah pendanaan dari program PEPFAR AS dibekukan tanpa peringatan sebelumnya.
Di tingkat lapangan, pekerja USAID di berbagai negara menghadapi ketidakpastian besar. Banyak dari mereka yang tidak dapat mengakses sistem komunikasi pemerintah, kehilangan akses ke aplikasi darurat, dan mendadak harus mencari jalan sendiri untuk kembali ke negara asalnya. Di Suriah utara, Doctors of the World Turkey melaporkan bahwa mereka harus menutup 12 rumah sakit lapangan dan memberhentikan lebih dari 300 staf medis akibat penghentian bantuan USAID.
Keputusan pemerintahan Trump untuk membubarkan USAID tanpa koordinasi yang jelas menuai kritik luas, termasuk dari kedua partai politik. Pendukung USAID menekankan bahwa badan ini merupakan alat strategis AS dalam menghadapi pengaruh Rusia dan China di kancah global. Dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai implikasi jangka panjang keputusan ini, dunia kini menantikan bagaimana nasib bantuan kemanusiaan AS ke depan.
TERPOPULER
