Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga serta dana transfer daerah (TKD). Sebagian anggaran yang dipangkas itu selanjutnya akan dialokasikan untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana dalam diskusi peluncuran seri kedua kajian MBG dari CISDI di Jakarta, Kamis (6/2/2025), menyebut jika pemerintah memang tidak menambah APBN untuk membiayai MBG. Sehingga, program tersebut dijalankan dengan dilakukan penghematan.
"Untuk saat ini, untuk pemenuhan makan bergizi, program makan bergizi ini, salah satunya digunakan dengan metode penghematan," kata Tengku ditulis pada Jumat (7/2/2025).
Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 berisi daftar belanja kementerian dan lembaga yang terdampak pemangkasan anggaran.
Kemenkeu menetapkan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja kementerian seperti alat tulis kantor, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase pemangkasan yang berbeda-beda.
Dalam inpres disebutkan bahwa pemangkasan dilakukan untuk anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta TKD sebanyak Rp50,59 triliun. Sehingga, total pemangkasan mencapai Rp306,69 triliun. Namun, Tengku tak menyebutkan jumlah anggaran pemangkasan yang akan dialokasikan untuk biaya MBG
"Jadi tidak ada di sini penambahan uang, tapi penghematan," ucapnya.
Program MBG untuk tahun 2025 mulanya dianggarkan sebanyak Rp71 triliun. Namun, kemudian pemerintah resmi menaikkan anggaran satu tahun menjadi Rp171 triliun. Keputusan itu diambil untuk memperluas cakupan penyaluran MBG ke seluruh Indonesia dengan target 82,9 juta penerima manfaat.
Hingga kini program MBG sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 SPPG telah beroperasi. Rencananya akan ada tambahan SPPG yang diresmikan pada 17 Februari nanti, setidaknya akan ada 468 dapur yang memproduksi makanan untuk makan bergizi gratis.
