Suara.com - Nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai di era Presiden ke-7 RI, Jokowi tampaknya bakal mangkrak. Hal itu karena di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang gencar untuk melakukan penghematan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui awak media di Gedung Parlemen, Senayan pada Kamis (6/2/2025) menyebut proyek IKN masih belum dilanjutkan karena adanya pemangkasan anggaran di kementerian yang dipimpinnya.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody kepada awak media, Kamis kemarin.
Alih-alih menjelaskan progres IKN pada tahun ini, Dody justru melempar guyonan kepada wartawan.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," kelakar Dody.
Diketahui, kehadiran Menteri PU Dody ke Gedung Parlmen untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI. Dalam RDP itu, Dody pun membeberkan soal perkembangan proyek IKN.
Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.
Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Dody sebelumya juga menyatakan Kementerian PU telah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden Prabowo. Dengan adanya hal itu, KemenPU kini hilangkan kegiatan fisik.
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas dengan rincian sebagai berikut," ujarnya dalam RDP dengan Komisi V DPR RI.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun dari pagu anggaran sebelumnya Rp 110,5 triliun.
"Sebagaimana saya sampaikan di awal pagu Dipa kementerian PU yang semula 110,5 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," katanya.
Adapun rincian kegiatan yang terdampak efisiensi di KemenPU sebagai berikut:
- Pembatalan Kegiatan Fisik
- Pembatalan Perbelanjaan Alat Baru
- Penggunaan Dana Tanggap Darurat Selektif dan Efisien
- Pembatasan Perjalanan Dinas
- Pengurangan Belanja ATK Signifikan
- Peniadaan Kegiatan Seremonial
- Peniadaan Rapat/Semimar Luring
- Peniadaan Belanja Kehumasan Kurang Prioritas
- Efisiensi Belanja Operasional
- Efisiensi Belanja non-operasional
