Infografis
Beberapa kementerian ini merupakan kementerian yang berhubungan dengan agenda pemenuhan hak-hak dasar warga seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perumahan.
Perlu ada pengecekan ulang komponen anggaran yang dikenakan pemotongan guna memastikan kehati-hatian agar tidak berdampak buruk kepada nasib rakyat.
Bukan hanya pada masyarakat, kebijakan ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya pendekatan kebijakan berbasis bukti.
“Saat ini, agenda efisiensi yang menyasar pada kegiatan kajian dan analisis sebesar 51,5%. Padahal, kajian dan analisis merupakan kegiatan penting untuk memastikan suatu program atau kebijakan didasarkan pada bukti-bukti empirik. Jika tidak ada kajian dan analisis, maka kebijakan-program akan lebih ditentukan oleh intuition dan political preferences,” jelas Maftuchan.
Meski demikian, pemerintah justru tidak memotong anggaran Kementerian Pertahanan, Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).
Bahkan Kemhan menjadi kementerian yang paling besar anggarannya yakni Rp166,26 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah sangat getol dan memprioritaskan pembelian Alutsista.
Padahal, Prabowo telah menetapkan arah kebijakan politik luar negerinya adalah good-neighbour policy alias kebijakan bertetangga baik. Pembelian alutsista yang massif akan memancing negara tetangga untuk pasang kuda-kuda dan tidak percaya dengan garis good-neighbour policy.
Artinya, kebijakan alutsista yang mencolok merupakan kebijakan yang bertolak belakang dengan good-neighbour policy.
Presiden Prabowo perlu melakukan efisiensi anggaran pertahanan agar ada tambahan anggaran untuk program pro-rakyat. Anggaran Polri, Kejagung dan MA juga perlu di-scrutiny agar tidak terjadi inefisiensi yang berkepanjangan di lembaga penegak hukum.
Baca Juga: Ikut Instruksi Presiden Pangkas Anggaran, Polri Kena Rp 20,5 Triliun dan Kejagung Rp 5,4 Triliun
Seperti yang diketahui, performance penegakan hukum masih belum memuaskan. Pemotongan anggaran untuk lembaga penegak hukum diperlukan agar ada semangat pembenahan yang mendasar.
"Tersedianya tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo harus memastikan bahwa realokasi ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pejabat,” tambah dia.
