Suara.com - Arab Saudi menyatakan kesiapannya menyambut rencana pembangunan kembali Gaza, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan menggusur warga Palestina dari tanah mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar Saudi untuk Inggris, Pangeran Khalid bin Bandar, dalam sebuah wawancara dengan London Broadcasting Company (LBC) pada Rabu (XX/XX).
Pernyataan ini menanggapi usulan terbaru Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan mengembangkannya menjadi Riviera Timur Tengah.
"Posisi pemerintah saya adalah kami akan menyambut baik adanya riviera di Gaza. Saya pikir itu akan sangat bagus," ujar Pangeran Khalid.
"Namun, kami tidak akan melakukannya dengan memindahkan orang-orang Palestina, tentu saja tidak memindahkan mereka ke Saudi; mereka tidak ingin pindah. Itu tanah mereka, wilayah mereka. Mereka berhak mendapatkan semua yang terbaik yang dapat kami berikan untuk mereka di sana, dan kami akan menyambut baik upaya Amerika untuk memperbaiki situasi mereka di lapangan," katanya lagi.
Usulan Trump ini telah memicu kecaman luas di dunia Arab dan sebagian besar Eropa. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu, Trump menyebut Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan menyarankan agar warga Palestina direlokasi ke negara lain demi kehidupan yang lebih baik.
Israel dan Netanyahu bahkan mengusulkan agar Arab Saudi mendirikan negara bagi Palestina di dalam Kerajaan. Usulan ini mendapat reaksi keras dari dunia Arab yang menegaskan bahwa tanah Palestina harus tetap menjadi milik rakyat Palestina.
Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan menyediakan relokasi sementara bagi warga Palestina, Pangeran Khalid menegaskan bahwa keputusan tersebut harus diambil oleh warga Palestina sendiri.
"Kami senang menerima orang dan kami adalah negara yang ramah. Jika ada situasi yang mengharuskan mereka datang ke Saudi, maka mereka dipersilakan untuk datang, tetapi saya rasa mereka tidak ingin pergi," katanya.
"Mereka ingin mempertahankan tanah yang selama ini diancam akan dirampas. Dan menurut saya itu yang terpenting," ungkapnya.
Baca Juga: Macron Kecam Rencana Relokasi Warga Palestina yang Diusulkan Donald Trump
Pangeran Khalid juga menekankan bahwa sebelum Gaza dapat dibangun kembali, perlu ada pembersihan wilayah serta mekanisme perdamaian dengan pemerintah Palestina yang diakui oleh semua pihak, termasuk Israel.
"Anda tahu, 75 tahun yang lalu, banyak warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan kehilangannya. Saya rasa mereka tidak ingin melakukannya lagi," katanya.
Sikap Saudi Tetap pada Solusi Dua Negara
Diplomat Saudi itu menegaskan kembali posisi Arab Saudi dalam konflik Israel-Palestina yang konsisten selama beberapa dekade. "Sangat sederhana, solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," katanya.
Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir harus melibatkan Palestina dan Israel. "Dari sudut pandang kami, kami tidak melihat pilihan lain. Namun perspektif yang penting adalah perspektif Palestina dan Israel. Mereka berdua perlu sepakat tentang solusi yang tepat."
Hubungan Trump dan MBS
Dalam perkembangan lain, laporan menyebutkan bahwa Presiden Trump dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dijadwalkan bertemu dalam beberapa bulan mendatang. Trump juga menyatakan rencana untuk mengunjungi Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah.
Pangeran Khalid mengatakan bahwa MBS dan Trump cukup sering berkomunikasi melalui jalur diplomatik dan panggilan telepon.
"Sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini dan menyampaikan bukan hanya posisi Saudi, tetapi juga posisi kawasan," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Riyadh berusaha menjaga hubungan baik dengan AS, terlepas dari siapa pun yang menjabat sebagai Presiden.
"Orang-orang sering histeris tentang perkembangan politik. Kita lupa bahwa [Trump] sudah menjabat satu periode. Kita tahu apa yang terjadi. Dunia tidak kiamat. Malah, banyak bagian dunia yang membaik," katanya.
