Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada 1,7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak bencana banjir yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Wilayah Sumatera di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Total anggaran untuk bansos reguler PKH dan sembako di tiga provinsi tersebut yaitu sebesar Rp1.832.738.125.000.
“Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujarnya.
Disamping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif mulai dari dukungan logistik dan dapur umum, hingga dukungan rehabilitasi dan rekontruksi yang terdiri dari santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menjelaskan terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra. Pertama, data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Kemudian penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota, yang juga ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim.
Lalu, ada proses validasi dan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.
Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama Pemerintah Daerah dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi penyaluran dalam rangka verifikasi data, monitoring dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Kemensos Pandu Operator Dinsos se-Indonesia Cara Reaktivasi PBI JK
“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan progres penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra. Hingga saat ini, sudah ada 29 dari 53 Kabupaten/Kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap untuk disalurkan.
“Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian memohon atensi untuk segera melakukan realisasi anggaran bansos perorangan.
“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” kata Tito.
Turut hadir dalam rapat ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta menteri dan kepala lembaga lainnya serta jajaran pimpinan DPR.***
