Kemenhan dan TNI Pangkas Anggaran Sampai Rp 26 Triliun, Kesejahteraan Prajurit Ikut Terdampak?

Suara.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI turut mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp26,933 triliun. Adanya pemangkasan anggaran tersebut untuk kegiatan yang tidak urgent dan tidak produktif, kegiatan tidak berdampak langsung dan tidak efisien, perjalanan dinas, seminar, rapat, kajian studi banding dan kegiatan seremonial.

Hal itu seperti terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 26,993 T. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang telah diikuti dengan dokumen resmi K/L bisa menyampaikan usulan pengalihan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan dalam paparannya.

Kemenhan melakukan efisiensi belanja barang sebesar Rp10,94 triliun dan belanja modal Rp16,05 triliun. Sementara untuk belanja pegawai tak dikenakan efisiensi.

Bila dirinci sebagai berikut unit organisasi, Rp8,43 triliun dari Kemenhan, Rp3,68 dari Mabes TNI, Rp5,16 triliun dari TNI AD, Rp6,07 triliun dari TNI AL, dan Rp3,36 triliun dari TNI AU.

"Angka ini lah yang kami berikan kepada angkatan untuk melakukan exercise dari angka angka yang diefisien tersebut kira kira harus diambil dari mana tentunya mengikuti ketentuan dari Kemenkeu dan Kemhan seperti kegiatan yang tidak urgent dan kegiatan yang tidak berdampak langsung, kegiatan seminar rapat dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengatakan, kalau memang masih harus ada yang dipotong maka anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi yang tidak mendesak akan dipangkas.

"Demikian juga pembangunan sistem informasi sementara akan terdampak kemudian demikian pengadaan kendaraan dinas yang baru itu kalau dengan angka 26,9 t itu mesti terdampak juga," katanya.

Adapum soal anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista juga bisa terdampak oleh efisiensi jika masih dibutuhkan. Untuk itu, kata dia, Kemenhan meminta dukungan Komisi I agar program yang urgen tidak terdampak pemotongan anggaran.

"Nah di sinilah kami butuh dukungan dari Komisi I kalau memang ada yang bisa kami dukungan sehingga ini tadi Ini kan statusnya blokir sementara sehingga kami mengharapkan juga masih ada revisi terkait dengan anggaran ini mungkin ada Top Down dari pemerintah kepada Kemhan dan TNI untuk program-program yang urgent, program-program yang strategis itu untuk tetap dilanjutkan dan dijelaskan," tuturnya.

Anggaran yang terkait kesejahteraan prajurit dijaminnya tidak akan terdampak. Hanya saja anggaran untuk pembangunan asrama prajurit ikut dipangkas karena masuk anggaran belanja barang dan belanja modal.

"Sehingga nanti akan dilihat urgensinya di tiap-tiap Angkatan apakah harus menyasar ke sampai ke sana ataupun tidak kalaupun misalnya tidak bisa ditindak lanjut tapi kalau misalnya dengan angka seperti ini mestinya akan terdampak pembangunan bangunan infrastruktur pembangunan asrama Rehab Rehab dan lain sebagainya kemungkinan akan terdampak juga," pungkasnya.