Suara.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintah AS menantikan proposal baru dari negara-negara Arab terkait masa depan Gaza, menyusul rencana kontroversial Presiden Donald Trump untuk memindahkan seluruh penduduk wilayah tersebut.
Rubio, yang dijadwalkan bertolak ke Timur Tengah pada Kamis malam, berencana membahas isu ini dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel setelah sebelumnya bertemu dengan perwakilan Mesir dan Yordania di Washington.
"Saat ini, satu-satunya rencana yang ada adalah rencana Trump. Jika mereka memiliki alternatif yang lebih baik, sekaranglah saatnya untuk menyampaikannya," ujar Rubio dalam wawancara radio dengan Clay Travis dan Buck Sexton.
Trump sebelumnya memperingatkan dampak yang akan dialami oleh Mesir dan Yordania jika mereka menolak menerima lebih dari dua juta warga Palestina yang saat ini berada di Gaza. Ia menegaskan bahwa negara-negara Arab yang mengklaim peduli terhadap Palestina justru enggan menerima pengungsi Gaza.
Diplomat dari berbagai negara menyebut Mesir tengah mengupayakan alternatif terhadap kebijakan Trump. Usulan Mesir mencakup pembentukan pasukan keamanan baru di Gaza serta penunjukan pemimpin Palestina setempat untuk mengelola wilayah tersebut.
Rubio mengapresiasi inisiatif negara-negara Arab, tetapi menegaskan bahwa Hamas tidak boleh berperan dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
"Jika negara-negara di kawasan ini tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka Israel harus menyelesaikannya sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Antony Blinken, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sebelum Rubio, sempat mengusulkan keterlibatan kekuatan internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengelola Gaza sebelum Otoritas Palestina mengambil alih.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menunjukkan penentangan terhadap peran Otoritas Palestina dalam mengendalikan Gaza, sejalan dengan kebijakan pemerintah sayap kanannya yang menolak pembentukan negara Palestina.
Baca Juga: Elon Musk Disebut sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump
