Beberapa kebijakan DOGE yang mengakibatkan pemangkasan besar-besaran di berbagai lembaga federal telah menuai kritik tajam. Oposisi menuduh bahwa PHK massal terhadap pegawai federal serta penghentian alokasi dana yang telah disetujui oleh Kongres merupakan tindakan yang melanggar hukum.
Selain itu, beberapa perintah eksekutif Trump terkait DOGE telah dihentikan sementara oleh hakim federal, termasuk akses DOGE terhadap data sensitif dari Departemen Keuangan.
Di tengah kontroversi tersebut, Gedung Putih berusaha meredam kekhawatiran dengan menegaskan bahwa Musk bukanlah pemimpin DOGE, melainkan hanya seorang penasihat senior bagi Presiden Trump.
"Elon Musk bukan pegawai DOGE dan tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengambil keputusan pemerintahan," ujar Joshua Fisher, Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih, dalam dokumen pengadilan.
Pernyataan ini diajukan dalam rangka membela pemerintahan Trump dari gugatan beberapa negara bagian yang menuding Musk memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa melalui proses pemilihan atau persetujuan Senat.
Namun, hingga kini, identitas kepala DOGE masih belum diungkap secara resmi, meskipun Musk kerap mempromosikan kerja lembaga tersebut di media sosialnya.
Sementara itu, pemerintah Trump tengah bersiap menghadapi gelombang pemecatan besar-besaran terhadap pegawai federal, yang diperkirakan akan semakin memanaskan ketegangan politik di Washington.