Suara.com - Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti masalah kebebasan akademik dan efektivitas penelitian di perguruan tinggi.
Ia menilai, bahwa sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) justru membelenggu dosen dengan tugas administratif yang berlebihan, menghambat peran akademisi sebagai agen perubahan sosial.
"Dosen tugas administratifnya numpuk. Target penelitian dipaksakan. Setiap tahun harus ada riset masuk jurnal internasional. Banyak yang tidak masuk, banyak juga plagiat. Kita juga harus berpikir, apa sih manfaat riset yang dikembangkan di kampus bagi kemajuan demokrasi?" kata Ubedilah yang dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, paradigma penelitian di kampus harus diubah. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya hanya dikembangkan demi kepentingan akademik semata.
"Kita mesti bangun paradigma baru bahwa riset, tradisi ilmiah di kampus itu bukan science for science, bukan ilmu untuk mengembangkan ilmu, tapi bagaimana ilmu menjadi instrumen perubahan, menata republik ini menjadi lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, tugas sebagai seorang dosen tidak hanya terpaku dalam mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat, tetapi juga menyuarakan penindasan yang dialami rakyat.
Lantas, ia turut mengkritik sistem PTN-BH yang dinilai berpotensi membungkam kebebasan bersuara sebagai pengajar melalui birokrasi yang menyulitkan.
"Namanya pembungkaman pasif dari struktur kekuasaan kampus, di saat yang sama juga memisahkan dosen dengan realitas, agar dosen sibuk dengan agenda administratif. Itu sangat sistematis," katanya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah, tetapi hasil riset perguruan tinggi masih minim dampak nyata bagi bangsa.
"Anggaran pendidikan hampir 20%, sekitar 600 triliun. Itu masuk ke riset-riset di kampus. Saya bertanya, penelitian kampus itu seberapa besar manfaatnya untuk bangsa ini? Termasuk menemukan teknologi baru dan lainnya," tambahnya.
Bagi Ubedilah, pembenahan sistem pendidikan tinggi mendesak dilakukan agar kampus bisa benar-benar merdeka dalam menghasilkan ilmu yang berdampak bagi masyarakat, dan dapat menyuarakan keberpihakan pada rakyat yang menderita.
"Jadi berikan kemerdekaan buat kampus secara sesungguhnya, bukan kampus merdeka hanya narasi omon-omon," tegasnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
TERPOPULER
