Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa narasi antikorupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus dibuktikan dengan langkah konkret.
Menurut Rocky, retorika saja tidak cukup, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dalam menindak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan dari pemerintahan sebelumnya.
Rocky menilai pemanggilan tokoh-tokoh yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian penting bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya.
Salah satu yang ia soroti adalah laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Setelah 100 hari, tahap logikanya harus ditunjukkan bahwa sangat logis bila retorika itu berakibat pada pemanggilan tokoh-tokoh yang di era Jokowi itu sebetulnya sudah dilaporkan ke KPK," ujarnya yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/2/2025).
Rocky menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghindari persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya mengandalkan retorika tanpa tindak lanjut.
Selain isu korupsi, Rocky juga menyoroti gejolak di lingkungan kampus yang mulai menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut bahwa tuntutan dosen terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) yang tak dibayarkan selama lima tahun selama masa pemerintahan Jokowi, menjadi salah satu bentuk keresahan di dunia akademis.
"Akan ada demo besar-besaran dari teman-teman dosen yang menuntut Tukin. Itu penanda bahwa universitas sedang bergejolak," ujarnya.
Baca Juga: Soroti Kabinet 'Obesitas', Rocky Gerung: Publik Tunggu Perampingan demi Efisiensi Anggaran
Rocky turut mengkritik kebijakan yang memungkinkan kampus terlibat dalam pengelolaan tambang.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi pusat riset, bukan terjebak dalam bisnis tambang yang merusak fungsi utama institusi pendidikan.
"Kampus harusnya menambang pikiran, bukan ditambang oleh kekuasaan dengan menyogok tambang batu bara," tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rocky menilai bahwa pemerintah Prabowo berada dalam situasi yang sulit.
Di satu sisi, ada tuntutan untuk melakukan penghematan anggaran.
Di sisi lain, desakan agar pemerintah segera menunjukkan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi dan mengatasi berbagai persoalan internal terus meningkat.
