Suara.com - Instruksi agar kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak hadir dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) dinilai sebagai upaya partai tersebut untuk menunjukan eksistensinya dalam Pemerintahan Prabowo Subianto.
Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina mengatakan bahwa jumlah kepala daerah yang banyak dari PDIP itu dapat meningkatkan kekuatan partai berlambang banteng moncong putih apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.
"Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP," ujarnya kepada Antara, Jumat (21/2/2025).
Selain itu, ia mengemukakan bahwa Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga memberi sinyal bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.
"Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini," katanya.
Apalagi, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) berjumlah mencapai 961 orang dengan 177 di antaranya merupakan kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai pada Rabu (19/2/2025).
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
Baca Juga: Yakin Kepala Daerah PDIP Terpanggil Ikut Retret, Gerindra: Mereka Wakili Seluruh Rakyat Indonesia
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
