“Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” pungkasnya.
Minta Tunda Pembangunan IKN
Dicatat oleh Suara.com ini jadi kali kedua untuk legislator PKB di DPR RI yang bicara mengenai IKN. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian PU yang mencapai 80 persen dari DIPA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, PU pun memangkas anggaran IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.
![Ilustrasi industri pengolahan dan pembangunan IKN. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/01/73388-ilustrasi-industri-pengolahan-dan-pembangunan-ikn-ist.jpg)
"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," kata Indra kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai,
Besarnya angka pemblokiran, kata dia, memang cukup signifikan. Tapi menurutnya, inpres Prabowo ini out of the box.
"Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu atau terburu-buru.
"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," ujarnya.
Baca Juga: Rosan dan Keponakan Luhut Pimpin Danantara, Mantan Presiden Bakal Diajak jadi Penasihat