REGIONAL:
Suara.com - Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan suap dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, ditunda hingga Senin, 10 Maret 2025.
Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hady.
Awalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan sidang selama dua pekan. Namun, hakim hanya mengabulkan penundaan selama satu pekan.
Sementara itu, tim hukum Hasto Kristiyanto mengusulkan penundaan hanya tiga hari, tetapi permintaan ini tidak diterima oleh hakim.
"Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu minggu. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal standing dari pemohon sekarang ya," tegas Hakim Afrizal di PN Jaksel, Senin (3/3/2025).
Hakim juga menegaskan bahwa sidang akan memeriksa legal standing tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto.
"Kepada pihak Termohon (KPK) akan dilakukan pemanggilan seminggu ke depan dan ini merupakan panggilan terakhir, tidak kita kasih lagi kesempatan. Kita akan tetap lanjut apabila Termohon tersebut masih tidak datang dengan panggilan kedua. Dengan demikian sidang kami nyatakan ditunda," tambah Afrizal.
Hasto Kristiyanto mengajukan dua gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Gugatan pertama, dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.
Sementara itu, gugatan kedua, dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, menguji penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.
Penetapan Tersangka
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2024 terkait dugaan suap dalam kasus PAW anggota DPR RI.
Kasus ini juga menyeret nama Harun Masiku, yang diduga terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Penyidik menemukan bukti keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP dalam kasus ini," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa (24/12/2024).
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan setelah KPK menemukan indikasi upaya menghambat proses penyidikan.
KPK menahan Hasto Kristiyanto selama 20 hari terhitung sejak 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025.
Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Setyo Budiyanto.
Apa Itu Praperadilan?
Praperadilan adalah proses hukum yang diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka atau tahapan penyidikan oleh penegak hukum.
Dalam kasus ini, Hasto Kristiyanto mengajukan praperadilan untuk mempertanyakan legalitas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
TERPOPULER