Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut ingin membangun Sekolah Rakyat sebanyak 100 unit setiap tahun. Program tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang dilakukan bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya.
Rencana presiden itu diungkap oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Achmad Riza Patria saat diskusi publik di kantornya. Dia mengungkapkan kalau Presiden meminta target 100 sekolah rakyat itu dimulai tahun ini juga.
"Kementerian Sosial itu dapat target bangun 100 sekolah rakyat. Presiden minta tahun ini juga harus siap 100 sekolah rakyat, boarding school," kata Riza saat dialog publik "Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan" di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang orangtuanya berpenghasilan rendah.
"Pak Prabowo tidak ingin lagi anak-anak tukang becak, anak-anak pemulung, anak-anak orang miskin yang tidak sekolah. Dia ingin disekolahkan. Tidak hanya SD, tapi SD, SMP, SMA, bahkan di asramakan, dikasih makan 3 hari sekali," ungkap Riza.
Diakui Riza, target 100 sekolah setiap tahun itu bukan perkara mudah.
"Tahun ini 100, setiap tahun harus 100. Kementerian Sosial pusing," ucapnya.
Meski demikian, Riza yang merupakan politikus Partai Gerindra ini enggan menjelaskan lebih lanjut terkait lokasi pengadaan 100 sekolah rakyat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan kalau pengadaan Sekolah Rakyat akan bekerjasama lintas kementerian juga menggandeng pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Program tersebut ditargetkan akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Dia menegaskan kalau Sekolah Rakyat hanya untuk anak-anak dari kelompok miskin ekstrem.
"Intinya tahun ini mudah-mudahan pelaksanaan Sekolah Rakyat bisa dimulai. Pertama-tama ini utamanya untuk keluarga miskin ekstrem. Tujuan utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis," kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3) lalu.
Pemerintah turut menunjuk mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, Muhammad Nuh, sebagai ahli dalam tim formatur Sekolah Rakyat. Pada kesempatan yang sama, Nuh mengungkapkan kalau Sekolah Rakyat akan dibuat dengan kurikulum yang sedikit berbeda.
"Akan disiapkan guru-guru yang sangat khusus, kurikulum itu pun akan dikembangkan kurikulum khusus karena mereka boarding (asrama). Tentu kurikulum nasional plus," kata Nuh.
Selain sistem pendidikannya, Nuh menekankan pelaksanaan Sekolah Rakayat harus dipantau secara ketat, terutama dalam proses seleksi murid. Menurutnya, program tersebut harus tepat sasaran agar masyarakat bisa lepas dari kondisi miskin ekstrem.
