Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan akan ada retret gelombang kedua untuk kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Namun, Bima Arya menyatakan bahwa retret gelombang kedua akan digelar dalam skala yang lebih kecil dari penyelenggaraan sebelumnya.
"Sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya," kata Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia kemudian mengungkap bahwa kemungkinan retret gelombang kedua akan dilakukan usai Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Hanya saja, Bima Arya mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal penyelenggaraannya.
"Ya nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran," ujarnya.
Selain waktu yang masih belum dipastikan, Bima juga mengungkapkan pemilihan lokasi retret masih dipertimbangkan.
Retret gelombang dua ini akan digelar dengan skalanya lebih kecil, sebab hanya 15 kepala daerah saja yang akan dilantik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu dengan skala yang lebih kecil," katanya.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
Untuk diketahui pada retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah yang berlangsung selama 7 hari, dimulai pada 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Dalam retret gelombang pertama diikuti 481 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditambah dengan sejumlah pemimpin daerah lain berasal dari Aceh.
Para kepala daerah di Aceh, sebelumnya sudah terlebih dulu dilantik. Sehingga total, ada 505 kepala daerah yang mengikuti retret tersebut.
Dalam retret gelombang pertama, biayanya mencapai Rp13,2 miliar. Anggaran tersebut ditanggung penuh dari alokasi APBN.
Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak akan digelar serentak di Istana Negara.
![Sejumlah kepala daerah saat mengikuti retret. [Suara.com/Angga Haksoro]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/11/47778-sejumlah-kepala-daerah-saat-mengikuti-retret.jpg)
Dalam pelantikan gelombang kedua, tercatat ada 15 kepala daerah yang akan dilantik usai putusan MK.
Pelantikan bakal dilakukan untuk 2 pasangan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan 13 sisanya bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Hanya ada dua kepala daerah yang akan dilantik di Istana oleh Presiden RI Prabowo yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
"Nah pelantikannya bapak presiden inginkan agar yang sudah selesai secepatnya bekerja," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2024).
Ia juga mengemukakan bahwa nantinya pelantikan kepala daerah yang dilakukan Presiden Prabowo hanya untuk kepala daerah setingkat gubernur.
"Oleh karena itu kalau keppres sudah keluar nanti bapak tentu sesuaikan dengan waktu bapak presiden. Untuk 2 gubernur, Babel dan Papua Pengunungan dilantik oleh bapak presiden," sambungnya.
Sementara itu, 13 bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernur di daerahnya masing-masing.
"Jadi tidak ada pelantikan serentak di istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503," katanya.
Namun, Tito belum mengungkap kapan pelantikan akan digelar.
Kekinian, pihaknya sudah mengajukan ke Sekretariat Negara untuk segera diterbitkan keppres terkait pelantikan Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan.
Sementara itu, Kemendagri akan menerbitkan SK Mendagri terkait pelantikan 13 bupati dan wali kota.
"Ini sudah saya ajukan ke setneg untuk diterbitkan ke presiden, gubernur. Yaitu Bangka Belitung dan Papua pengunungan. Yang 13 nya lagi segera akan kita diterbitkan SK mendagri," katanya.