Suara.com - Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diterapkan di Papua mengandung racun dan merupakan bagian dari upaya genosida terhadap masyarakat Papua. Isu ini menyebar luas di berbagai platform digital dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Penelusuran Fakta
Berdasarkan penelusuran, informasi yang menyebutkan bahwa MBG mengandung racun dan merupakan bagian dari genosida adalah tidak benar atau merupakan hoaks.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan), Lenis Kogoya, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan bertujuan menyesatkan masyarakat. Dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (12/3/2025), Lenis mengatakan bahwa pemerintah justru ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan makanan sehat dan bergizi.
Dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Lenis Kogoya menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang benar.
"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Lenis Kogoya.
Menurut Lenis, program MBG adalah upaya negara untuk memastikan masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. "Tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," tambahnya.
Lenis juga mengimbau para kepala sekolah di Papua untuk menindak tegas oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik untuk melakukan demonstrasi menolak MBG.
"Demonstrasi memang hak dari negara, tetapi anak-anak harus fokus belajar dan tidak terlibat dalam demonstrasi semacam itu," katanya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Ramses Limbong, menegaskan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua, terutama di wilayah Jayapura.
Menurutnya, sosialisasi ini perlu dilakukan secara intensif mengingat adanya penolakan terhadap program ini sebelumnya. MBG di Papua direncanakan akan dibagikan secara bertahap setelah Idul Fitri 2025.
Untuk mendukung penyediaan MBG, Pemerintah Provinsi Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan rencana awal menyiapkan empat titik SPPG di wilayah Jayapura, Keerom, Abepura, Waena, dan Sentani.
Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mengelola MBG di Papua, dengan penempatan di berbagai SPPG yang sedang dalam proses pembangunan.
Lenis Kogoya juga menyatakan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Papua akan dilibatkan untuk mengawasi program MBG.
"Jadi lembaga adat bukan ambil alih, tetapi menjadi pengawas, yang melaksanakan tetap sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih, masaknya semua dari mereka juga, mama-mama yang menyiapkan masakan itu. Satuan tugas pemuda adat juga akan diambil tenaga ahlinya untuk memasak, nanti ada latihannya, cara masaknya," katanya usai mengunjungi SD YPK Sion di Nabire, Papua Tengah, Selasa.
Beliau menegaskan, LMA akan dilibatkan untuk mengawasi keamanan agar MBG berjalan lancar dan sesuai dengan target, sedangkan para pekerja di dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal Papua.
TERPOPULER
